Berita utama fokus pada rencana pemerintah untuk mengumpulkan ratusan kepala daerah yang baru saja dilantik untuk mengikuti program pembekalan di Akmil, Magelang. Berita lain membahas kasus pemerasan yang dilakukan oleh 36 anggota polisi terhadap penonton DWP 2024 dan desakan agar para pelaku diproses secara pidana.
Pemerintah sedang menaruh perhatian besar pada rencana untuk mengumpulkan ratusan kepala daerah yang baru saja dilantik untuk mengikuti program pembekalan atau retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah. Rencana ini serupa dengan apa yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto ketika mengumpulkan para menteri beberapa waktu lalu.
Pelantikan 505 kepala daerah terpilih dari hasil Pilkada 2024 akan dilakukan secara serentak oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025 di Jakarta. Proses pelantikan ini mencakup 34 gubernur dan wakil gubernur serta 471 bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota.Setelah pelantikan, para kepala daerah akan mengikuti program pembekalan atau retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, dari 21 hingga 28 Februari. Kementerian Dalam Negeri dan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) bertanggung jawab atas penyusunan agenda pembekalan ini. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah mengumpulkan kepala daerah di Istana Kepresidenan Yogyakarta sebelum berangkat bersama ke Magelang.Pemerintah menilai program retret ini penting untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan para kepala daerah dalam mengelola pemerintahan daerah masing-masing. Retret di Akmil juga dipandang sebagai bentuk penguatan wawasan kebangsaan dan strategi pemerintahan yang lebih baik bagi para pemimpin daerah. Meskipun demikian, terdapat sekitar 40 perkara sengketa pilkada yang belum selesai di Mahkamah Konstitusi (MK). Proses hukum ini diperkirakan akan terus berjalan meskipun pelantikan tetap dilakukan. Pemerintah menegaskan bahwa kepala daerah yang sudah dilantik merupakan mereka yang tidak lagi terlibat dalam perkara hukum di MK. Dalam perkembangan berita lain, kasus pemerasan yang dilakukan oleh 36 anggota polisi terhadap penonton Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024 menuai kecaman publik. Beberapa pihak, termasuk anggota Komisi III DPR dan pengamat kepolisian, menilai bahwa hukuman etik yang diberikan tidak cukup dan para pelaku seharusnya diproses secara pidana. Kejahatan ini dinilai telah mencederai citra kepolisian di mata masyarakat serta memperburuk kepercayaan publik terhadap institusi hukum
KEPALA DAERAH RETRET AKMIL PEMERASAAN POLISI DWP DPR TATA TERTIB
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Sepekan Seusai Dilantik, Kepala Daerah Akan Ikuti Retret di Akmil MagelangRetret yang diikuti kepala daerah akan lebih panjang ketimbang para anggota kabinet. Materi yang diberikan lebih mendetail, terutama terkait program prioritas pusat.
Baca lebih lajut »
Retret 505 Kepala Daerah Digelar di Akmil selama 7 Hari, Satu Tenda Diisi 4 OrangKementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan 481 kepala daerah dan 33 gubernur dalam waktu dekat dijadwalkan menjalani retret
Baca lebih lajut »
Wamendagri Jelaskan Jadwal Retret Kepala Daerah TerpilihWamendagri menjelaskan jadwal retret untuk kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024. Terdapat dua gelombang retret: gelombang pertama untuk kepala daerah yang tidak terdapat gugatan di MK dan akan dilantik 6 Februari 2025, gelombang kedua untuk kepala daerah yang digugat ke MK tetapi perkaranya tidak berlanjut hingga pemungutan suara ulang. Belum ada keputusan mengenai jadwal retret bagi kepala daerah hasil pilkada ulang.
Baca lebih lajut »
Berita-Berita Kompas Hari Ini: Pelantikan Kepala Daerah, Wisata Estetika, Krisis Kesehatan Mental Anak, dan LainnyaBerita Kompas hari ini membahas berbagai isu nasional, mulai dari konsultas pemerintah dengan MK terkait pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024, tren wisata estetika yang berkembang di Timur Tengah, krisis kesehatan mental anak dan remaja, hingga tren pariwisata 2025 yang berfokus pada pengalaman unik. Selain itu, berita juga menyoroti kasus pemagaran laut di Tangerang dan regulasi OJK yang memperketat pinjaman daring.
Baca lebih lajut »
Retret Kepala Daerah 2024: Dua Skenario dan Pembekalan Efisiensi AnggaranWakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menjelaskan persiapan retret untuk 505 kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 yang akan dihelat di Magelang, Jawa Tengah. Retret ini, yang dimulai 21 Februari hingga 28 Februari 2025, akan dibagi menjadi dua gelombang dengan dua skenario pelaksanaan. Skenario pertama melibatkan berkumpulnya para kepala daerah di Gedung Agung Yogyakarta sebelum berangkat bersama ke Magelang. Skenario kedua, para kepala daerah langsung berkumpul di Magelang. Bima Arya menegaskan bahwa Istana Gedung Agung siap menjadi titik kumpul sebelum menuju Magelang. Ia juga menyebutkan bahwa retret ini telah disiapkan oleh Presiden Joko Widodo dan akan menjadi tempat pembekalan bagi para pemimpin daerah, mulai dari Kabinet Merah Putih. Selain pembekalan mengenai tupoksi kepala daerah, asta cita menteri-menteri terkait, dan Lemhanas, retret ini juga akan membahas terkait efisiensi anggaran yang akan disampaikan oleh Menteri Keuangan. Kementerian Dalam Negeri juga sedang menyusun surat edaran sebagai panduan bagi kepala daerah untuk melaksanakan efisiensi di daerah masing-masing.
Baca lebih lajut »
KPK Gelar Retret Kepala Daerah 2024, Fokus Edukasi Pemberantasan KorupsiKPK akan mengadakan retret untuk seluruh kepala daerah terpilih pada Pilkada 2024. Retret ini bertujuan untuk menyatukan visi dan misi antara Pemda dengan pemerintah pusat. KPK akan memberikan materi edukasi tentang pentingnya pemberantasan korupsi di pemerintahan daerah.
Baca lebih lajut »