Ganjar Pranowo dan Hasto Kristiyanto buka suara soal isu penjegalan terhadap Gibran Rakabuming. Keduanya memberikan respons senada.
Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka saat masuk pertama di Balai Kota Solo usai melewati tahapan pendaftaran capres-cawapres, Jumat . Kini, muncul isu penjegalan terhadap Gibran.
Hal itu disampaikan di sela-sela laga final Liga Kampung Soekarno Cup U-17 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, Jumat malam.Hasto mengibaratkan isu penjegalan terhadap Gibran seperti permainan sepak bola.Seperti diberitakan, hakim konstitusi diduga telah melanggar kode etik setelah mengabulkan putusan batas usia capres-cawapres.Ia pun mempercayakan dugaan kasus itu kepada Majelis Kehormatan MK .
"Mahkamah Konstitusi itu adalah benteng demokrasi sehingga tidak boleh dikebiri, tidak boleh ada manipulasi, tidak boleh hanya karena ada hubungan kekeluargaan kemudian hukum dikorbankan," ujar Hasto.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kubu Prabowo dan Ganjar Buka Suara Soal Isu Penjegalan GibranKubu Prabowo dan Ganjar Pranowo buka suara soal beredarnya isu upaya penjegalan Gibran Rakabuming berlaga di Pilpres 2024.
Baca lebih lajut »
Hasto Singgung Rumor Kartu Truf Parpol, PDI-P: Pernyataan Pak Hasto Harus DiapresiasiTersandera Kartu Truf, Hasto Singgung Kedaulatan Parpol.
Baca lebih lajut »
PDIP Kirim Surat ke Gibran, Minta KTA Dikembalikan, Hasto Serahkan ke DPCBerita PDIP Kirim Surat ke Gibran, Minta KTA Dikembalikan, Hasto Serahkan ke DPC terbaru hari ini 2023-11-04 06:12:56 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Hasto tak mau ungkap kartu truf terkait dukungan Prabowo-GibranSekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto tak mau mengungkapkan kartu truf milik para ketua umum partai Koalisi Indonesia Maju yang mendukung putra ...
Baca lebih lajut »
Hasto PDIP Ingatkan Prabowo-Gibran Soal Penyelesaian Kasus HAM Masa Lalu di Visi-Misi Pilpres 2024Hasto awalnya mengingatkan, jika isu pelanggaran HAM sudah menjadi hal yang wajib dan diamanatkan dalam reformasi.
Baca lebih lajut »