KPU RI merespons keresahan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) soal implementasi Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23 P/HUM/2024 tentang aturan syarat minimal usia calon kepala daerah (cakada) dari pelantikan.
KPU RI merespons keresahan Badan Pengawas Pemilu soal implementasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 tentang aturan syarat minimal usia calon kepala daerah dari pelantikan.
Sementara itu, tata cara dan jadwal pelantikan menunggu Peraturan Presiden . Hal itu, kata Idham sesuai dengan pasal 165 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016. Adapun tahapan pendaftaran bagi calon partai politik akan berlangsung pada 27-29 Agustus 2024. Jadwal ini ditetapkan oleh KPU RI. Belum DiundangIdham menyebut, sampai saat ini KPU belum diundang untuk melakukan konsultasi oleh pembentuk undang-undang. Sehingga, kini pihaknya fokus melakukan finalisasi verifikasi faktual dukungan terhadap bakal pasangan calon perseorangan yang telah diserahkan pada 8-12 Mei 2024.
Pasalnya, putusan MA itu mengubah ketentuan batas usia kepala daerah menjadi minimal 30 tahun terhitung sejak calon gubernur dan wakilnya dilantik, bukan saat pendaftaran calon pada tahapan Pilkada berlangsung.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Bawaslu RI sebut sudah berkoordinasi dengan Plt Ketua KPU RIBadan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyebut Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin telah berkoordinasi dengan ...
Baca lebih lajut »
Tak Terdaftar Sebagai Pemilih, Bawaslu Minta Masyarakat Lapor ke Posko AduanBawaslu meminta masyarakat yang belum terdaftar sebagai pemilih untuk melapor ke posko aduan Bawaslu.
Baca lebih lajut »
Not Registered as Voters, Bawaslu Asks People to Report to the Complaint PostBawaslu asked people who have not registered as voters to report to the Bawaslu complaints post.
Baca lebih lajut »
Bawaslu Catat 65 Putusan Soal Netralitas Kepala Desa di Pemilu 2024, Harap Tak Terulang di PilkadaBawaslu mengatakan ada 65 Putusan Bawaslu berkaitan dengan netralitas kepala desa pada Pemilu 2024.
Baca lebih lajut »
Konsultan Inklusi Dorong Bawaslu dan KPU Lakukan Survei dan Kajian soal Tantangan Disabilitas Saat PemiluPenyandang disabilitas masih mengalami tantangan dalam pemilu, Bawaslu dan KPU didorong perbanyak survei dan kajian.
Baca lebih lajut »
Pemilu 2024 Usai, Citra Positif KPU dan Bawaslu MenguatPenilaian positif publik terhadap KPU dan Bawaslu perlu tetap dijaga sebagai modal sosial untuk melaksanakan pilkada.
Baca lebih lajut »