PP ini merespon keluhan Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) soal kesejahteraan para hakim yang dinilai belum layak.
Pakar hukum tata negara dari Universitas Sebelas Maret , Agus Riewanto, mengapresiasi terbitnya Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan FasilitasDiketahui, PP No. 44 Tahun 2024 ditetapkan dan diundangkan pada 18 Oktober 2024 saat Joko Widodo masih menjabat sebagai presiden.
Sebab, Agus menyoroti bahwa dalam melaksanakan tugasnya, sering kali hakim membuat keputusan kontroversial yang mencederai rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, PP No. 44 Tahun 2024 harus menjadi momentum bagi para hakim untuk tidak hanya menuntut kesejahteraan, tetapi juga meningkatkan etos kerja.
Lanjut Agus, akan percuma jika kesejahteraan hakim meningkat, tetapi putusan-putusan yang dihasilkan tidak berkualitas. Selain itu, Agus berharap Presiden Prabowo tidak hanya memperhatikan kesejahteraan hakim, tetapi juga profesi lain seperti guru, dosen, TNI, dan Polri. Senada dengan Agus, Pakar Hukum Tata Negara, Prof. Juanda, juga memandang positif terbitnya PP No. 44 Tahun 2024 yang menyangkut kesejahteraan hakim. Namun, ia melihat bahwa peningkatan kesejahteraan ini menjadi tantangan bagi pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ke depan.
Prof. Juanda juga mendorong pemerintah untuk tidak hanya fokus pada gaji hakim, tetapi juga memperhatikan sistem peradilan dan pengawasan yang perlu dibenahi.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Di Tengah Isu Kenaikan Gaji Hakim, PN Lubuklinggau Dapat Hadiah Sapu LidiMassa mendesak tuntutan kenaikan gaji para hakim harus didukung dengan peningkatan profesionalitas dan kinerja para hakim
Baca lebih lajut »
Hakim di Banjarmasin Dukung Perjuangan Kesejahteraan Tanpa Ikut Cuti BersamaHakim di Banjarmasin dukung aksi Solidaritas Hakim Indonesia memperjuangkan kesejahteraan hakim dalam bentuk finansial.
Baca lebih lajut »
Di Hadapan Para Hakim, lewat Telepon, Prabowo Janji Perbaiki Nasib HakimPrabowo berjanji perbaiki nasib hakim. Kesejahteraan hakim dianggap kunci berantas korupsi di Indonesia.
Baca lebih lajut »
Tidak Naik 12 Tahun, Solidaritas Hakim Indonesia Minta Kenaikan Gaji 142Juru bicara Solidaritas Hakim Indonesia SHI Fauzan Arrasyid mengatakan para hakim meminta kenaikan gaji sebanyak 142
Baca lebih lajut »
Hakim Tunggu Pemerintahan Prabowo Realisasikan Peningkatan Gaji-TunjanganPara hakim menunggu realisasi kenaikan gaji dan tunjangan hakim, setidaknya pada 100 hari pertama pemerintahan Prabowo.
Baca lebih lajut »
Tampung Keluhan Hakim, DPR Pertimbangkan Revisi UU KehakimanDPR RI membuka peluang untuk merevisi Undang-undang tentang Hakim. Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, usai menerima
Baca lebih lajut »