Ini momentum yang pas untuk KPK memberi review terhadap sistem prakerja.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai positif rekomendasi KPK soal Kartu Prakerja. Politikus Nasdem ini menilai lembaga antirasuah tersebut telah melakukan tugasnya sesuai aturan dan fungsi. Baca Juga “Terkait rekomendasi ini, menurut saya KPK telah menjalankan fungsinya dengan pas. Mereka tidak hanya melakukan penindakkan, namun juga pencegahan,” ujar Sahroni saat dihubungi, Jumat .
Selanjutnya, Sahroni juga mendukung rekomendasi KPK yang meminta pelaksana program Prakerja untuk meminta legal opinion kepada Kejaksaan Agung terkait kerjasama program dengan delapan platform digital. Hal ini untuk memastikan semuanya sesuai dengan koridor hukum. KPK meminta pemerintah meminta pendapat hukum atau legal opinion kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung RI tentang kerja sama dengan delapan platform digital itu, apakah, kedelapan kerja sama platform itu termasuk dalam cakupan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Mereka adalah Tokopedia, Bukalapak, Pijar Mahir, Sekolah.mu, Pintaria, Skill Academy, MauBelajarApa, dan Kementerian Tenaga Kerja.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
KPK sampaikan tujuh rekomendasi perbaikan pelaksanaan Kartu PrakerjaKPK menyampaikan tujuh rekomendasi pelaksanaan KartuPrakerja yang terkait dengan empat aspek pelaksanaan program dengan total anggaran Rp20 triliun tersebut.
Baca lebih lajut »
Hasil Kajian KPK Soal Kartu Prakerja, Hasilnya MengejutkanKomisi Pemberantasasn Korupsi (KPK) merampungkan kajian terkait program Kartu Prakerja yang diinisiasi pemerintah. Hasilnya? KartuPrakerja
Baca lebih lajut »
KPK Bongkar Masalah Kartu Prakerja termasuk soal Face Recognition'Penggunaan fitur face recognition untuk kepentingan pengenalan peserta dengan anggaran Rp30,8 miliar tidak efisien.'
Baca lebih lajut »
Pemerintah Bisa Kena Tipikor Bila Abaikan KPK Soal Prakerja |Republika Online'Mereka bisa saja kesandung masalah hukum setelah tidak menjabat lagi.'
Baca lebih lajut »
KPK respons keluhan Benny Tjokrosaputro soal Rutan KPK tak nyamanKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi keluhan terdakwa perkara korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero), yakni Direktur Utama PT Hanson International ...
Baca lebih lajut »
Kajian KPK atas Kartu Prakerja: Konflik Kepentingan hingga Potensi Kerugian NegaraKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kajian atas Program Kartu Prakerja dan menemukan sejumlah permasalahan pada empat aspek.
Baca lebih lajut »