Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan kebijakan pengalihan anggaran atau refocusing pada 2024 memberikan nilai tambah Rp 17 triliun terhadap hasil produksi pangan. Anggaran yang dialihkan dari kegiatan seperti perjalanan dinas dan seminar digunakan untuk membeli benih, pompa, dan alat mesin pertanian (Alsintan) untuk petani jagung dan beras.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan kebijakan pengalihan anggaran alias refocusing yang dilakukan Kementerian Pertanian pada 2024 kemarin dapat memberi nilai tambah sebesar Rp 17 triliun terhadap hasil produksi pangan dalam negeri.
Amran menjelaskan anggaran yang dialihkan tersebut diambil dari anggaran perjalanan dinas, seminar, hingga perintilan anggaran lain yang dirasa tidak perlu. Dana hasil pengalihan ini kemudian digunakan untuk membiayai pembelian benih, pompa, alat mesin pertanian untuk para petani jagung dan beras sebagai pangan strategis."Hasil tadi refocusing anggaran yang untuk perjalanan dinas, rehab kantor, saya katakan kantor ini tidak akan runtuh sampai 5 tahun, kita tunda saja.
Dalam hal ini, Indonesia berhasil ekspor 50.000 ton Jagung pada Mei 2024. Kemudian ada peningkatan produksi beras 1,49 juta ton pada Agustus-Desember 2024. Peningkatan produksi inilah yang memberi nilai tambah hingga Rp 17,89 triliun. "Alhamdulillah kita refocusing. Ini yang cukup mengejutkan. Di saat El Nino, La Nina dan kekeringan, tapi produksi tertinggi 5 tahun bahkan ada 10 tahun terakhir yang harusnya terendah. Ini kata BPS jadi tak bisa lagi diperdebatkan," terang Amran.
"Pompa kami fokuskan di Jawa. Karena Jawa yang paling potensi, ada sungai, kemudian ada sawah. Kurang lebih 500.000-700.000 hektare sawa, IP-nya 1 dijadikan 3 kali tanam," jelasnya lagi.
AGRICULTURE PRODUCTION REFOCUSING BUDGET FOOD SECURITY
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Jakarta Sisir Rapat, Perjalanan Dinas, hingga ”Refocusing” untuk Hemat AnggaranPenghematan anggaran turut mempertimbangkan program prioritas dari gubernur-wakil gubernur terpilih DKI Jakarta. Tahun ini APBD DKI ditetapkan Rp 91,34 triliun.
Baca lebih lajut »
Pemprov Siap Bantu Penambahan Kualitas Menu Makan Bergizi Gratis di JakartaTeguh mengatakan anggaran terkait MBG juga sudah diperhitungkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD
Baca lebih lajut »
Anggaran Makan Bergizi Gratis Tidak Diperbaiki Per PorsiProgram Makan Bergizi Gratis (MBG) yang resmi dimulai pada Senin (6/1/2025) tidak memiliki batas anggaran per porsi. Fokusnya adalah pada efisiensi, sehingga anggaran per porsi bisa melebihi Rp 10.000. Deputi II Kantor Komunikasi Kepresidenan RI, Noudhy Valdrino, menekankan komitmen pemerintah pusat untuk mengoptimalkan anggaran Rp 71 triliun yang tertuang dalam APBN 2025. Anggaran tersebut harus efisien untuk menjangkau lebih banyak penerima manfaat.
Baca lebih lajut »
Anggaran Makan Bergizi Gratis Tetap Rp71 Triliun, DPR Lakukan PenyesuaianDPR RI melakukan penyesuaian alokasi anggaran untuk program makan bergizi gratis. Meskipun total anggaran tetap Rp71 triliun, anggaran dukungan manajemen dikurangi dan dialokasikan kembali ke program makan bergizi gratis. Jumlah anggaran per porsi tetap pada kisaran Rp10 ribu.
Baca lebih lajut »
Anggaran Makan Bergizi Gratis Potensial Naik Rp140 Triliun di Tahun 2025Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan mengungkapkan potensi peningkatan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi Rp140 triliun di tahun 2025. Penambahan anggaran ini kemungkinan terjadi pada bulan Juli atau Agustus, tergantung kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Jika terealisasi, peningkatan anggaran akan mencakup 82,9 juta orang pelajar yang dapat makan siang bergizi.
Baca lebih lajut »
Presiden Prabowo Pastikan Anggaran Makan Bergizi Gratis dari APBNProf. Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), memastikan bahwa anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah dijamin oleh Presiden Prabowo Subianto dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam sidang kabinet yang berlangsung tertutup, Presiden mengumumkan kemampuan negara dalam membiayai program ini. Prof. Dadan menambahkan bahwa detail penggunaan anggaran dan kemungkinan efisiensi masih dalam tahap penjalanan oleh Presiden dan Menteri Keuangan. Anggaran MBG tidak bersumber dari CSR BUMN maupun hibah asing, melainkan hanya dari APBN.
Baca lebih lajut »