Salah satunya mengenai automatic adjustment pada APBN yang sebelumnya disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.
Menurutnya, dalam menetapkan putusannya, majelis hakim konstitusi tidak boleh hanya mempertimbangkan keterangan empat menteri soal dugaan politisasi bantuan sosial untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Berikutnya, Refly juga menyebut adanya kebohongan dalam pengadaan bantuan langsung tunai El Nino yang masih berlangsung saat menjelang pemungutan suara. Lebih lanjut, dia juga menyoroti pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effndy yang mengakuntidak pernah mendapatkan perintah janggal dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
"Keanehan yang dialami Risma adalah bansos beras itu tidak ditangani dia lagi, tapi ditangani oleh Bapanas, Badan pangan Nasional. Padahal mestinya kan Kementerian Sosial. Lagi-lagi terkait dengan pilpres," kata Refly.
Sengketa Pilpres Mahkamah Konstitusi MK BLT El Nino
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pernyataan Refly Harun 'Tak mungkin menteri tidak membela bosnya' menunjukkan frustrasiWakil Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, mengatakan bahwa pernyataan Refly Harun menunjukkan bahwa dia sedang frustrasi. Kubu Anies yang ingin memperkuat argumentasi mereka dengan kehadiran 4 menteri tidak menyangka bahwa keempat menteri tersebut malah memberikan keterangan yang mematahkan argumentasi mereka.
Baca lebih lajut »
Jawab Refly Harun, Yusril: Empat Menteri Datang ke MK Bukan untuk Ngalor NgidulPenilaian Anggota Tim Kuasa Hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Refly Harun, terhadap kesaksian empat menteri di sidang Mahkamah Konstitusi (MK), direspon
Baca lebih lajut »
Refly Harun hadir dalam aksi tolak hasil Pemilu 2024 depan KPU RIAhli Hukum Tata Negara Refly Harun turut serta hadir dalam aksi menolak hasil rekapitulasi Pemilu 2024 di depan gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta ...
Baca lebih lajut »
Daftar Kuasa Hukum AMIN Hadapi Sengketa Pilpres: BW hingga Refly HarunSejumlah advokat kondang masuk ke dalam Tim Hukum Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) untuk menggugat hasil Pilpres 2024, berikut daftarnya.
Baca lebih lajut »
Hak Angket Tak Kunjung Gol di DPR, Refly Harun: Ada Tawaran Politik Lain'Kalau poco-poco, maju mundur, maju mundur, indikasinya ya semacam negosiasi politik tawaran dan lain sebagainya,' kata dia.
Baca lebih lajut »
Refly Harun Teriak Kecurangan Pemilu di Depan KPUKecurangan Pemilihan Umum (Pemilu) sudah terjadi sebelum hari pemungutan suara dilakukan pada Rabu 14 Februari 2024 lalu. Klaim itu disampaikan
Baca lebih lajut »