Sebanyak 170 gugatan sengketa pilkada 2024 yang terdaftar di MK. Paling banyak gugatan dari pasangan calon pemilihan bupati.
TEMPO.CO, Jakarta - Pasangan calon kepala daerah yang kalah dalam pemilihan kepala daerah 2024 mulai mendaftarkan gugatan sengketa pilkada ke Mahkamah Konstitusi, hari ini. Tercatat, sebanyak 170 laporan sengketa pilkada sudah terdaftar di Mahkamah Konstitusi hingga pukul 20.00 WIB, Senin, 9 Desember 2024. Berdasarkan situs mkri.id milik Mahkamah Konstitusi yang diakses Tempo pada pukul 20.00 WIB, sebanyak 170 laporan terdaftar.
Herry Wibowo dan Wahyu Adhi Dermawan Kuantan Singingi Pemohon: Adam dan Sutoyo Pesawaran Pemohon: Nanda Indira B dan Antonius Muhammad Ali Pulau Morotai Pemohon: Syamsuddin Banjo dan Judi Robert Efendis Dadana Pasaman Pemohon: Sabar As dan Sukardi Pemalang Pemohon: Vicky Prasetyo dan Mochamad Suwendi Ogan Ilir Pemohon: Desva Adelia Rachmadani Mappi Pemohon: Benediktus Amoiye dan Benedictus Tori Paliling Rote Ndao Pemohon: Vicoas Trisula Bhakti Amalo dan Bima Theodorianus Fanggidae Kerinci...
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Sediakan Perlindungan Pemain dalam Ajang AFF 2024Piala AFF 2024 akan digelar pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2024
Baca lebih lajut »
Jadwal Lengkap Pilkada 2024, Putaran Kedua Hingga PelantikanJadwal pemilu pilkada 2024, putaran kedua pilkada 2024 dan pelantikan pilkada 2024.
Baca lebih lajut »
MK Terima 115 Gugatan Pilkada, 86 Perkara Bupati dan 29 Wali KotaMahkamah Konstitusi (MK) sudah menerima secara total 115 gugatan permohonan perselisihan atau sengketa Pilkada 2024.
Baca lebih lajut »
Mahkamah Konstitusi Bentuk Gugus Tugas untuk Tangani Sengketa Hasil PilkadaMahkamah Konstitusi membentuk satuan gugus tugas untuk melayani gugatan sengketa hasil pilkada 2024.
Baca lebih lajut »
15 Gugatan Sengketa Pilwalkot-Pilbup 2024 Sudah Masuk ke MKSebanyak 152 gugatan PHP Pilkada 2024 telah diterima Mahkamah Konstitusi, terdiri dari 119 untuk bupati dan 33 untuk wali kota. Gugatan gubernur belum ada.
Baca lebih lajut »
Usai Pencoblosan, MK Sebut Belum Ada Gugatan Sengketa Pilkada 2024MK membentuk gugus tugas untuk menangani sengketa pilkada 2024.
Baca lebih lajut »