Rapat Perdana Pimpinan MPR Periode 2019-2024 Bahas Soal Amandemen UUD 1945 Hingga Pembagian Tugas
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo saat memimpin Rapat Pimpinan MPR RI, di Ruang Rapat Pimpinan MPR RI, di kawasan gedung MPR Jakarta, Rabu . / ISTIMEWA menegaskan, rekomendasi MPR RI 2014-2019 mengenai amandemen terbatas UUD 1945 dan menghidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara akan dibahas lebih lanjut di Badan Pengkajian MPR RI.
Berbagai usulan maupun aspirasi masyarakat akan ditampung dan dipelajari secara mendalam Badan Pengkajian MPR RI sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Hal tersebut dikatakan Bambang Soesatyo usai memimpin Rapat Pimpinan MPR RI, di Ruang Rapat Pimpinan MPR RI, di kawasan gedung MPR Jakarta, Rabu ."Badan Pengkajian akan mengelaborasi lebih jauh rekomendasi MPR RI 2014-2019 tersebut secara komprehensif dan transparan. Sehingga bisa menyamakan persepsi di antara fraksi dan kelompok DPD.
Agar prosesi pelantikan bisa belangsung khidmat, tertib dan aman, Pimpinan MPR RI akan mengundang Panglima TNI, Kapolri, Kepala Badan Intelijen Negara, Menteri Luar Negeri, Komisioner Komisi Pemilihan Umum, dan Sekretariat Negara untuk melakukan Rapat Koordinasi di Gedung MPR RI.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Bola Liar Amendemen UUD 1945, Potensi Presiden Kembali Dipilih oleh MPR...Rencana amendemen UUD 1945 untuk menghidupkan kembali GBHN dikhawatirkan akan menjadi bola liar.
Baca lebih lajut »
MPR Ingin Amendemen UUD 1945 Didukung Rakyat SepenuhnyaMPR saya pastikan tidak akan grasah-grusuh. Kami akan cermat,' kata Bamsoet.
Baca lebih lajut »
MPR tak Ingin Terburu-buru Amendemen UUD 1945KESEPULUH pimpinan MPR RI sedang menimbang perlu atau tidaknya pelaksanaan amendemen terbatas Undang-Undang Dasar 1945.
Baca lebih lajut »
Bamsoet: MPR tak Mau Grasa Grusu Soal Amendemen UUD 1945 | Republika OnlineMPR tidak boleh menutup diri dari wacana amandemen yang direkomendasikan.
Baca lebih lajut »
Demokrat Tolak Rencana MPR Amendemen UUD 1945Menurut Demokrat, DPR dan pemerintah seharusnya merevisi Undang-undang yang memuat tentang RPJMN/RPJPN ketimbang harus melakukan amandemen UUD 1945.
Baca lebih lajut »
MPR Bentuk Badan Kajian Amendemen UUD 1945Amendemen terbatas revisi UUD 1945 merupakan hasil rekomendasi MPR periode sebelumnya yang diketuai oleh Zulkifli Hasan. Salah satu poin yang diamendemen ialah kembalinya GBHN
Baca lebih lajut »