Rapat Paripurana DPR Diwarnai Interupsi soal RUU HIP, PKS Minta Dibatalkan

Indonesia Berita Berita

Rapat Paripurana DPR Diwarnai Interupsi soal RUU HIP, PKS Minta Dibatalkan
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 kompascom
  • ⏱ Reading Time:
  • 26 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 14%
  • Publisher: 68%

Menurut anggota Fraksi PKS, pembatalan pembahasan RUU HIP merupakan respons terbaik atas berbagai kritik terhadap RUU HIP.

Menurutnya, pembatalan pembahasan merupakan respons terbaik atas berbagai kritik terhadap RUU HIP. Apalagi, kata dia, pemerintah menunda untuk membahas RUU HIP.

"Pemerintah sudah menyatakan menunda pembahasan RUU ini. Saya bangga dan saya bahagia. Tentunya kita harus bijak menyikapi ini, alangkah lebih baik batalkan saja RUU ini," kata Aboe Bakar dalam rapat paripurna yang digelar di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis .Aboe Bakar mengatakan sebaiknya DPR juga fokus melaksanakan tugas dan fungsinya terkait penanganan Covid-19."Ini akan mengurangi gejolak dan tentu berdampak baik terhadap imun masyarakat menghadapi Covid-19 ini.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

kompascom /  🏆 9. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

PKS: RUU HIP Khianati Kesepakatan Para Pendiri BangsaPKS: RUU HIP Khianati Kesepakatan Para Pendiri BangsaPasal 7 RUU HIP mengindikasikan bahwa rujukan yang dipakai adalah Pancasila 1 Juni 1945, bukan Pembukaan UUD 1945 sebagai...
Baca lebih lajut »

Presiden PKS Jelaskan Penolakan RUU HIP |Republika OnlinePresiden PKS Jelaskan Penolakan RUU HIP |Republika OnlinePresiden PKS juga menyinggung naskah RUU HIP dari paripurna sulit diakses publik.
Baca lebih lajut »

DPR Jadwalkan 10 Kali Rapat RUU Ciptaker Hingga ParipurnaDPR Jadwalkan 10 Kali Rapat RUU Ciptaker Hingga ParipurnaDPR menjadwalkan pembahasan RUU Cipta Kerja dalam kurun waktu 15 Juni-17 Juli 2020 sebelum Rapat Paripurna penutupan masa sidang IV 2020.
Baca lebih lajut »

Yasonna: Masyarakat Bisa Duduk Tenang Soal RUU HIP |Republika OnlineYasonna: Masyarakat Bisa Duduk Tenang Soal RUU HIP  |Republika OnlineYasonna mengatakan masyarakat dapat melihat dengan seksama substansi dari RUU HIP.
Baca lebih lajut »

PBNU: Pancasila Tidak Butuh Penafsiran Lewat RUU HIPPBNU: Pancasila Tidak Butuh Penafsiran Lewat RUU HIPPBNU: Pancasila Tidak Butuh Penafsiran Lewat RUU HIP. Pancasila sebagai kesepakatan final tidak membutuhkan penafsiran lebih luas atau lebih sempit dari penjabaran yang sudah dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-27 15:29:12