Huda mengatakan stigma negatif terkait pemekaran daerah tidak boleh menjadi alasan untuk menghambat aspirasi pemekaran DOB.
Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Forum Komunukasi Nasional Daerah Otonomi Baru Syaiful Huda mendesak pemerintah segera mencabut moratorium pembentukan daerah baru. Saat ini banyak kondisi objektif di lapangan yang membutuhkan adanya pemekaran wilayah.
Rapat ini dihadiri dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia Tanjung. Selain itu hadir Anggota Komisi II Cornelis. Sedangkan dari Forkomnas DOB hadir jajaran pimpinan pusat dan pimpinan Forkomda DOB dari berbagai daerah. Di antaranya dari Aceh, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Jambi, hingga Maluku.
Dalam kesempatan itu Huda menekankan urgensi penerbitan Peraturan Pemerintah sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Langkah ini menurutnya bisa mempercepat mempercepat pembentukan daerah otonomi baru secara objektif dan akuntabel. “Kami bahkan telah merekomendasikan hal tersebut ke rapat dengan Mendagri, namun memang hingga saat ini belum ditindaklanjuti,” katanya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
DPR Bakal Bawa RUU Kesehatan ke Rapat Paripurna BesokKomisi IX DPR RI dan pemerintah sepakat untuk membawa RUU Kesehatan ke rapat paripurna meski PKS dan Demokrat menolak.
Baca lebih lajut »
Anggota Komisi XI DPR Dukung Program Petani Milenial Jawa BaratSiti Mufattahah berharap program petani milenial dapat berdampak secara jangka pendek maupun jangka panjang dalam meraih ketahanan pangan di Jawa Barat (Jabar).
Baca lebih lajut »
Komisi XI DPR: Kenaikan Tarif Air Minum Sumbang Inflasi di Jawa BaratEcky Awal Mucharam menilai mayoritas komoditas utama penyumbang inflasi Jawa Barat berasal dari dan kenaikan tarif air minum oleh Perusahaan Air Minum (PAM).
Baca lebih lajut »
Komisi IX DPR Terus Pastikan Program JKN Berjalan dengan Baik dan Sesuai Harapan MasyarakatAnggota Komisi IX DPR Sungkono mengatakan pihaknya terus memastikan program JKN berjalan dengan baik dan sesuai harapan masyarakat
Baca lebih lajut »
Idul Adha Berbeda, Komisi VIII DPR Minta Masyarakat tak TerprovokasiAda perbedaan pendekatan dalam menentukan satu Dzulhijjah 1444 Hijriyah.
Baca lebih lajut »