Rachmawati mengatakan, kriteria MPR secara normatif harus jujur dan adil.
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rachmawati Soekarnoputri meminta Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat mendatang bisa mengembalikan UUD 45 yang asli. 'Menurut saya goal besar yang harus dilakukan Ketua MPR nanti adalah kembali ke UUD 45. Fungsi MPR apa, kembali seperti dulu,' kata Rachmawati di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin, 12 Agustus 2019. Namun, kriteria terpenting adalah mengetahui visi dan misi negara ke depan, juga posisi MPR.
'Karena kalau kita hanya mengaktifkan GBHN, sekarang pun sama saja dengan amandemen keempat ini sekarang, nanti ada amandemen kelima. Tidak akan membantu masalah ketatanegaraan kita ke depan,' ujar dia.Perebutan kursi Ketua MPR memanas seiring dengan agenda amandemen UUD 1945 yang sedang dibahas. Wakil Ketua MPR dari PDIP Ahmad Basarah mengatakan, partainya akan mengajukan calon ketua sendiri jika partai lain tak menyepakati agenda amandemen.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Rachmawati: Ketua MPR Baru Goal Besarnya Kembalikan UUD 1945Menurut Rachmawati, tujuan utama ketua MPR periode 2019-2024 adalah mengembalikan tugas MPR seperti yang tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945. KetuaMPR Rachmawati
Baca lebih lajut »
Rachmawati Sebut MPR Jadi 'Macan Ompong' Sejak Era MegawatiPolitikus Gerindra Rachmawati Soekarnoputri mengingatkan ketua MPR mendatang agar mengembalikan UUD 1945 yang asli. Menurutnya, MPR ibarat 'macan ompong'.
Baca lebih lajut »
Rachmawati Sebut MPR Saat Ini Ibarat Macan OmpongRachmawati menilai tugas ketua MPR mendatang adalah mengembalikan UUD 45 yang asli
Baca lebih lajut »
Rachmawati Soekarnoputri Kritik Usul Penambahan Pimpinan MPRSebelumnya Wakil Sekretaris Jenderal PAN Saleh Partaonan Daulay mengusulkan penambahan pimpinan MPR dari lima menjadi sepuluh orang. kursipimpinanMPR
Baca lebih lajut »
PDIP ingin kembalikan MPR jadi lembaga tertinggi negaraPDIP ingin MPR balik jadi lembaga tertinggi negara seperti zama Orba. Namun, sistem pemerintahan tetap presidensial, kekuasaan tetap di tangan presiden. Wewenang MPR dibatasi hanya untuk menyusun GBHN.
Baca lebih lajut »
NasDem Cuma Minta Kursi Wakil Ketua MPRPartai Nasional Demokrat (Nasdem) tidak mengincar posisi ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Cukup posisi wakil ketua MPR saja. NasDem
Baca lebih lajut »