Juru Bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menyebut putusan PN Jakpus yang menghukum KPU RI untuk menunda Pemilu 2024 tidak masuk akal
Dia juga mengaku terkejut atas putusan PN Jakpus dalam rangka mengabulkan gugatan“Menurut kami agak mengagetkan dan sungguh agak tidak masuk akal sebenarnya kalau misalnya tuntutan perdata dari salah satu pihak, kemudian bisa mengabaikan dan merusak bahkan mengganggu suatu proses agenda yang sangat besar yang dijamin oleh konstitusi yaitu pemilu 2024,” tegas Herzaky di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Kamis .
Dia berharap putusan PN Jakpus itu tidak menjadi inspirasi sejumlah pihak yang berupaya mengakali agar Pemilu 2024 ditunda. “Kita sama-sama jaga konstitusi kita. Kita gunakan konstitusi kita sebagai dasar terkait pelaksanaan Pemilu,” kata dia. “Janganlah kemudian berupaya mencari upaya-upaya yang sebenarnya tidak sesuai dengan konstitusi kita hanya karena punya hasrat, punya nafsu untuk melanggengkan kekuasaan semata,” lanjut Herzaky.
Lebih lanjut, dia mendukung langkah KPU RI untuk mengajukan banding. Dia menyatakan Demokrat tegas menolak Pemilu 2024 ditunda.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
PN Jakpus Perintahkan KPU Tunda Pemilu 2024 |Republika OnlinePN Jakarta Pusat menerima gugatan perdata Partai PRIMA terhadap KPU.
Baca lebih lajut »
PN Jakpus Putuskan Pemilu 2024 Ditunda, KPU Akan Ajukan BandingPN Jakpus meminta KPU sebagai pihak tergugat untuk tidak melanjutkan proses tahapan Pemilu 2024. Sehingga, KPU diminta menunda penyelenggaraan Pemilu 2024.
Baca lebih lajut »
PN Jakpus Perintahkan KPU Tunda Pemilu 2024PN Jakpus perintahkan KPU (Komisi Pemilihan Umum) untuk menunda Pemilu 2024 atau tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024.
Baca lebih lajut »
Tok, PN Jakpus Perintahkan KPU Tunda Pemilu 2024Majelis Hakim pada PN Jakpus menilai KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum.
Baca lebih lajut »
PN Jakpus Kabulkan Gugatan Prima Tunda Pemilu 2024Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menunda Pemilu 2024 atau tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024.
Baca lebih lajut »