Putusan MK dalam uji formil UU No 7/2020 tentang MK dinilai sangat berbahaya bagi proses legislasi yang kian tidak demokratis. Pakar hukum tata negara menilai MK menutup peluang mempersoalkan UU tindak lanjut putusan MK. Polhuk AdadiKompas
Seniman yang tergabung dalam Komunitas Teater Sejahtera Pasar Senen menggelar aksi teatrikal di depan gedung Mahkamah Konstitusi , Jakarta, Jumat . Aksi teatrikal bertema"Mahkamah Konstitusi Bukan Mahkamah Kasur" itu merupakan bentuk keresahan seniman terhadap situasi MK saat ini yang berpotensi terdapat konflik kepentingan dengan penguasa.
JAKARTA, KOMPAS — Putusan Mahkamah Konstitusi dalam uji formil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang MK dinilai sangat berbahaya bagi proses legislasi ke depan yang kian tidak demokratis. MK menutup peluang bagi masyarakat untuk mempersoalkan produk legislasi yang diklaim pembentuk undang-undang sebagai tindak lanjut putusan MK.
Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai pertimbangan dalam putusan MK tersebut tidak memiliki dasar yang jelas. Sebab, MK sebenarnya hanya menguji konstitusionalitas sebuah norma yang ranahnya berbeda dengan partisipasi masyarakat yang wilayahnya ada di proses legislasi yang deliberatif.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Putusan Uji Materi UU MK Bakal Menguji Kenegarawanan Hakim KonstitusiMK akan memutus empat perkara pengujian formil dan materiil UU MK pada Senin (20/6/2022) esok. Putusan ini akan menguji kenegarawanan sembilan hakim konstitusi dalam memutus perkara yang menguntungkan mereka. Polhuk AdadiKompas
Baca lebih lajut »
Putusan MK: Anwar Usman Harus Mundur dari Kursi KetuaKetua MK Anwar Usman harus mundur dari jabatannya. Hal ini berdasarkan putusan dari Hakim Konstitusi.
Baca lebih lajut »
Selain Gugat ke MK, Buruh Bawa Isu UU PPP-Omnibus Law ke Dunia InternasionalSelain mengajukan gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK), para buruh juga akan mengadakan kampanye secara internasional.
Baca lebih lajut »
Hanya Konfigurasi Ketua dan Wakil Ketua MK yang DikabulkanDari empat perkara yang menguji konstitusionalitas UU MK terbaru, hakim konstitusi hanya mengabulkan konfigurasi ketua dan wakil ketua MK yang harus melalui proses pemilihan. Pemilihan itu akan diadakan 9 bulan lagi. Polhuk AdadiKompas
Baca lebih lajut »
Dukung Ridwan Kamil Nyapres, Wagub Uu: Saya Maju Jadi GubernurWakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum mengaku siap untuk maju di Pilgub Jabar mendatang. Dia ingin menggantikan Ridwan Kamil yang disebut bakal maju Pilpres.
Baca lebih lajut »