KARTEL partai politik atau oligopoli parpol telah menjadi kenyataan politik Indonesia saat ini.Dengan bersatunya KIM Plus dalam mendesain Pilkada DKI
Dengan bersatunya KIM Plus dalam mendesain Pilkada DKI dan sejumlah daerah lainnya, khususnya di tingkat provinsi, menggeser demokrasi yang cenderung bebas dan liberal selama era reformasi menjadi ke arah demokrasi terpimpin.
Selama ini, dalam demokrasi liberal, rakyat dimanjakan dengan pilihan ideologi dan kepentingan yang beragam, yang ditawarkan partai. Sebaliknya, nanti dalam demokrasi terpimpin, pilihan ideologi dan kepentingan tergantung dari politik dagang sapi elite-elite yang berkuasa saja. Sebaliknya, di negara-negara eropa, misalnya, hampir semua organisasi perjuangan dilakukan berbasis ideologi, baik yang kiri maupun yang kanan. Kelompok kiri baru, misalnya kelompok, tidak berkompromi dengan kerusakan lingkungan, meskipun tidak akan masuk pada inti kekuasaan. Perjuangan bagi mereka lebih menonjol ketimbang berkuasa.
Sebenarnya demokrasi terpimpin di era Bung Karno maupun di berbagai negara sosialis, umumnya di masa lalu, membangun konsolidasi keterpimpinan bukan dengan politik dagang sapi maupun kepentingan elite, mereka membangun konsolidasi berbasis ideologis. Nah, demokrasi terpimpin yang kita saksikan era Jokowi sekarang ini, terkait pilkada, benar-benar menjijikkan. Keterpimpinan mereka, seperti KIM Plus, tidak berhubungan dengan cita-cita, spirit dan aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Peringatan Hatta dan Fakta HitlerHatta mengingatkan adanya dua sisi buruk demokrasi, yakni pembunuhan demokrasi dengan demokrasi dan munculnya anarki.
Baca lebih lajut »
PDIP Nilai Putusan MK soal Pilkada Sebagai Kemenangan DemokrasiPDIP menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal ambang batas partai politik untuk memberi dukungan kepada calon gubernur dan calon wakil gubernur di Pilkada 2024.
Baca lebih lajut »
Putusan MK soal Pilkada, Jubir Anies: Angin Segar untuk DemokrasiJPNN.com : Sahrin Hamid menyambut baik putusan MK No 60 /PUU-XXII/2024 yang mengubah syarat pengusungan pasangan calon (paslon) Pilkada Serentak 2024.
Baca lebih lajut »
Fasilitas Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan Amburadul, Picu Sejumlah Kapal Perikanan KandasBerita Fasilitas Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan Amburadul, Picu Sejumlah Kapal Perikanan Kandas terbaru hari ini 2024-08-02 10:34:00 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Pangan Indonesia Masih Amburadul, Kerja Bapanas DipertanyakanBadan Pangan Nasional (Bapanas) diharapkan mampu menjalankan tugas utamanya sebagai institusi yang memastikan ketersediaan pangan bermutu bagi seluruh masyarakat Indonesia.Pemerhati
Baca lebih lajut »
Haji Amburadul, Cak Imin: Tunggu Gus Jazil jadi Menteri AgamaPenyelenggaraan ibadah haji 2024 dinilai amburadul. Mulai dari pembagian kuota haji tambahan tidak sesuai dengan undang-undang hingga buruknya pelayanan Kementerian
Baca lebih lajut »