Koalisi masyarakat sipil menilai putusan DKPP menunjukkan bahwa KPU sebagai penyelenggara pemilu telah ikut melanggengkan politik dinasti.
Mereka yang tergabung dalam aksi ini di antaranya Indonesia Corruption Watch , Aliansi Jurnalis Independen , Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia , dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi dan lainnya.
Egi menilai DKPP harusnya menjatuhkan sanksi yang lebih berat bagi Ketua KPU dan keenam anggota, bukan sekedar sanksi peringatan keras. Menurutnya, Ketua KPU Hasyim Asy'ari mestinya dipecat karena sudah tiga kali melakukan pelanggaran etik. Sebab, sebelumnya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi juga menyatakan hakim konstitusi Anwar Usman yang memutus perkara batas usia minimal capres-cawapres melakukan pelanggaran etik berat.
Diberitakan, DKPP memberikan sanksi peringatan keras kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari dan enam anggotanya lantaran menerima pendaftaran Gibran menjadi calon wakil presiden di Pilpres 2024.DKPP menyatakan anggota dan Ketua KPU telah melanggar beberapa pasal dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2027 tentang Kode Etik dan Pedoman Penyelenggara Pemilu.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Komisioner KPU Padangsidimpuan di OTT Tim Saber Pungli Polda Sumut, Ketua KPU Sumut: Dugaannya PemerasanBerita Komisioner KPU Padangsidimpuan di OTT Tim Saber Pungli Polda Sumut, Ketua KPU Sumut: Dugaannya Pemerasan terbaru hari ini 2024-01-27 22:34:00 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Sorotan Publik Usai Debat: Anies dan Ganjar Cerdas, Prabowo TegasINDEF menyebut Anies Baswedan dinilai sosok cerdas, Prabowo Subianto dinilai tegas, Ganjar Pranowo dinilai tampil dengan jawaban yang cerdas dalam debat.
Baca lebih lajut »
Narasi ”Serangan Personal” dalam Debat Capres Dinilai MenyesatkanDi Indonesia, masyarakat menyukai kandidat yang punya cara komunikasi persuasif, lembut, sederhana, mudah dipahami.
Baca lebih lajut »
Waduh, Bawaslu Dibatasi Mengakses Data Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu 2024 oleh KPUBerita Waduh, Bawaslu Dibatasi Mengakses Data Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu 2024 oleh KPU terbaru hari ini 2024-01-16 23:30:47 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
HEADLINE: KPU Sebut Jokowi Bisa Ajukan Cuti Kampanye ke Diri Sendiri, Urgensinya?Pernyataan Jokowi yang menyebut presiden boleh memihak dan berkampanye dalam pemilu memicu polemik, kendati diatur dalam undang-undang. KPU menyatakan, Jokowi bisa mengajukan cuti kampanye kepada dirinya sendiri sebagai presiden.
Baca lebih lajut »
Pemilu 2024: Politisasi bansos dinilai kian masif jelang Pilpres - 'Bawaslu sudah memberikan imbauan kepada presiden'Presiden Joko Widodo dan menteri-menteri yang tergabung dalam tim kampanye pasangan calon presiden-calon wakil presiden Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka dinilai kian masif menggunakan program bantuan sosial sebagai alat kampanye pendongkrak suara.
Baca lebih lajut »