Wacana revisi kepemiluan yang dilontarkan Ketua Komisi II DPR perlu diantisipasi jika ada kepentingan pragmatis elite.
Anggota Komisi Pemilihan Umum , Parsadaan Harahap , bersama jajaran KPU Pusat didampingi Ketua KPU Jawa Barat Ummi Wahyuni dan Ketua KPU Kota Depok Willi Sumarlin saat peluncuran pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di kantor KPU Kota Depok, Jawa Barat, Selasa . KPU menetapkan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah 2024 digelar pada 27 November 2024.
Kalau saya melihat pada konteks yang lebih besar, pola pembajakan regulasi dan demokrasi di Indonesia itu dilakukan melalui tiga cara, yaituatau prosedural dengan membuat aturan main yang menguntungkan elite, mengakali cara yang sudah ada, atau mengubah aturan main demi kepentingan pragmatis elite.Wakil Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia Hurriyah pada acara Satu Meja The Forum bertajuk Silaturahmi Politik dan Arah Koalisi yang disiarkan Kompas TV, Rabu malam.
”Pola politik gentong babi masih rawan dimainkan kembali saat pilkada. Sebab, dari sisi regulasi juga belum jelas, terutama yang memuat sanksi bagi pelanggaran netralitas ASN. Kepala daerah sebagai pejabat pembina komitmen biasanya akan tidak tegas menindak pelanggaran netralitas ASN,” ujarnya.
Pemerintah Pilkada Serentak 2024 Pilpres 2024 Aktual Berita Revisi Undang-Undang Pembentuk Undang-Undang Pemilu 2024
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
KPU Dukung Wacana Revisi UU PemiluKOMISI Pemilihan Umum KPU mendukung tiap inisiatif perbaikan Undang-Undang Nomor 72017 tentang Pemilu atau UU Pemilu
Baca lebih lajut »
Pakar Asing Bicara RUU DKJ: Wacana Lama, Usik Demokrasi IndonesiaPakar asing Australia Ian Wilson mengatakan wacana penghapusan Pilkada sudah menjadi wacana lama.
Baca lebih lajut »
Pengamat: Pilkada Serentak 2024 Akan Menjadi Sejarah Baru Bagi Perkembangan Kepemiluan di IndonesiaPengamat politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Ardli Johan Kusuma mengatakan bahwa penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota akan menjadi sejarah baru bagi perkembangan kepemiluan di Indonesia. Namun demikian, ia mengingatkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pilkada untuk dapat mengantisipasi empat tantangan. Salah satunya, kata dia, polarisasi secara parsial.
Baca lebih lajut »
Wacana Jokowi Bertemu Megawati, Demokrat: Tak Perlu Didorong dan DipaksaBerbagai pihak mendorong agar kedua tokoh tersebut segera bertemu
Baca lebih lajut »
Pemerintah Lempar Wacana, Ketentuan DHE Bakal DievaluasiKetentuan DHE diwacanakan bakal dievaluasi
Baca lebih lajut »
Wacana MRT Dilanjutkan Sampai ke Tangerang Selatan Dibuka LagiPT MRT Jakarta membuka peluang melanjutkan pembangunan moda transportasi hingga Tangerang Selatan (Tangsel). Syaratnya, Banten-Tangsel siap anggaran.
Baca lebih lajut »