Pemerintah Pusat telah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN senilai Rp6,6 triliun untuk pembangunan infrastruktur di empar daerah otonomi baru (DOB) ...
Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo dan Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung saat meninjua lokasi pembangunan Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Sabtu
Karena anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur di empat DOB itu Rp9,9 triliun, maka Pemerintah Pusat sudah menyiapkan dananya Sorong - Pemerintah Pusat telah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN senilai Rp6,6 triliun untuk pembangunan infrastruktur di empar daerah otonomi baru di Provinsi Papua yakni Papua Barat Daya, Papua Tengah, Selatan dan Papua Pegunungan.Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo di Sorong, Minggu, menjelaskan kebutuhan anggaran untuk pembangunan di empat wilayah DOB di Papua sebesar Rp9,9 triliun.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Penambahan DOB Membuka Lapangan Pekerjaan di PapuaKetika ada 4 DOB (Daerah Otonomi Baru) Papua yang diresmikan, maka patut diapresiasi. Pemekaran wilayah ini demi kemajuan perekonomian di Bumi Cendrawasih, agar ada pemerataan modernitas di sana. Penambahan DOB juga membuka lapangan pekerjaan karena ada peningkatan perekonomian di berbagai wilayah P
Baca lebih lajut »
Pengajuan Rp250 Miliar dari Pemkot Bogor Untuk Pembangunan Kantor Pusat Pemerintahan Baru Ditolak PusatPemerintah pusat dikabarkan menolak usulan Pemkot Bogor terkait pembangunan Kantor Pusat Pemerintahan Baru Kota Bogor senilai Rp 250 miliar.
Baca lebih lajut »
Kapolda Papua: Penyelamatan Pilot Susi Air Harus Dilakukan dengan TelitiKapolda Papua menyatakan penyelamatan pilot Susii Air yang disandera KKB Papua masih terus dilakukan.
Baca lebih lajut »
Pj Gubernur: Proses seleksi calon MRP Papua Barat Daya belum finalPenjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa&39;ad menyampaikan bahwa proses seleksi calon Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat Daya belum ...
Baca lebih lajut »
Sosialisasi Pencegahan TPPO modus online scam, Pemerintah Pusat Awasi Ketat Jalur Tikus di SumutPemerintah Indonesia mengajak Pemerintah Daerah dalam melakukan antisipasi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan modus online scam, dimasing-masing daerah di tanah air ini, hal ini dilakukan untuk pencegahan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI)
Baca lebih lajut »
Pusat Invetasi Pemerintah (PIP) Pacu Pembiayaan Ultra Mikro, Dirut: Kami Biayai yang BerisikoPusat Investasi Pemerintah (PIP) menyebutkan pembiayaan kepada pelaku usaha ultra mikro (UMi) lebih berisiko dan tidak maksimal digarap perbankan.
Baca lebih lajut »