Dana pungutan ekspor sawit yang dihimpun oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mencapai Rp186,6 triliun hingga bulan Mei 2023. Sindonews news .
yang dihimpun oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit mencapai Rp186,6 triliun. Jumlah tersebut merupakan data hingga Mei 2023.
Dia menjelaskan, alokasi dana untuk biodiesel paling besar lantaran BPDPKS memang diamanahkan menanggung selisih harga antara biodiesel dan solar. "Sampai saat ini sudah tersalurkan dana Rp7,78 untuk mendanai pelaksanaan peremajaan 282.409 lahan sawit yang tersebar di 21 provinsi dan melibatkan 124.152 pekebun,” terang dia. “Peremajaan sawit ini dilakukan untuk tanaman-tanaman sawit yang sudah dianggap tidak produktif," tambah Eddy.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
BPDPKS Kumpulkan Pungutan Sawit Rp186 T, Digunakan Untuk IniBPDPKS telah mengumpulkan total dana pungutan sawit hingga Rp 186,6 triliun dan digunakan untuk berbagai program.
Baca lebih lajut »
Solar Sawit, Solusi Industri Sawit Dukung Net Zero EmissionSpecialDialogue Solar Sawit, Solusi Industri Sawit Dukung Net Zero Emission
Baca lebih lajut »
BPDPKS Prediksi Dana Sawit Tahun Ini Turun Jadi SeginiBPDPKS memproyeksikan target penerimaan hasil ekspor produk kelapa sawit Indonesia tahun ini mencapai kisaran Rp 30 Triliun.
Baca lebih lajut »
Nah Lho! Pengusaha Sawit Curhat Ekspor Turun, Singgung Kebijakan IniKetua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengatakan jumlah ekspor sawit Indonesia turun.
Baca lebih lajut »
Ada 3 Reksa Dana Berbasis Obligasi Swasta, Kinerjanya Stabil!Tiga reksa dana berbasis obligasi korporasi ini punya dana kelolaan jumbo.
Baca lebih lajut »
Pakar: Pemutihan Kebun Sawit di Area Hutan Untungkan KorporasiLembaga Sawit Watch mengkritisi rencana pemerintah yang ingin melegalkan atau memutihkan kasus perambahan kebun sawit yang berada di area hutan dengan mengabaikan unsur pidana. Mereka berpendapat kebijakan itu seharusnya hanya dikenakan kepada petani, bukan korporasi. Direktur Eksekutif Sawit...
Baca lebih lajut »