Menurut PUI, ada beberapa alasan utama kenapa Perpres harus dicabut dan dibatalkan.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Persatuan Umat Islam mendesak Presiden Joko Widodo mebatalkan kenaikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial . PUI menilai kebijakan menaikan BPJS itu sangat menyengsarakan rakyat. "Kebijakan pemerintah menaikkan iuran BPJS seperti yang tertuang di dalam Perpres No.
Pertama Perpres tentang kenaikan iuran BPJS No. 75 Tahun 2019 sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena bertentangan dengan undang-undang. Putusan Mahkamah Agung dalam melakukan judicial review terhadap Perpres tersebut adalah final dan binding.Ia menuturkan, sebagai negara demokrasi sudah seharusnya Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di eksekutif menghargai putusan lembaga tertinggi di yudikatif tersebut dalam rangka menjaga trias politica.
Oleh karena itu menaikkan iuran BPJS apapun alasannya merupakan tindakan yang melanggar prinsip HAM dan bernegara yang dijamin oleh Konstitusi. Karena penyediaan layanan kesehatan dan jaminan kesehatan adalah kewajiban negara untuk setiap individu rakyat.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
100 Negara Desak WHO Investigasi Awal Mula Pandemi CoronaLebih dari 100 negara mengusulkan rancangan resolusi yang menyerukan penyelidikan independen terhadap awal mula pandemi virus corona kepada WHO.
Baca lebih lajut »
PGRI Desak Pemerintah Buka Rekrutmen CPNS Guru Sebanyak-banyaknyaKetua PB PGRI Dudung Nurullah Koswara mendesak pemerintah segera merekrut CPNS guru sebanyak-banyaknya. Pgri
Baca lebih lajut »
Kembali Terulang Pelarungan ABK WNI, DPR Desak Pemerintah Bersikap TegasDPR menduga terjadi tindak kekerasan terhadap ABK asal Indonesia di kapal tersebut.
Baca lebih lajut »
DPRD Desak Pemda DIY Gelar Rapid Test di Pusat KeramaianMasyarakat umum juga diminta mematuhi protokol kesehatan, jaga jarak, hidup sehat dengan selalu rajin cuci tangan pakai sabun setelah beraktivitas, dan memakai masker.
Baca lebih lajut »
DPRD DIY Desak Pemda Perbanyak Rapid Test hingga Pusat KeramaianDPRD DIY Pemda DIY melakukan rapid test di pasar hingga pusat-pusat keramaian. Hal itu untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di DIY. DIY RapidTest
Baca lebih lajut »
Ketum APPSI Desak Pemerintah Utamakan Ekonomi RakyatPEMERINTAH harus memprioritaskan pemberdayaan para pedagang pasar saat pandemi Covid-19 ini. Apalagi yang paling banyak terpukul justru sektor usaha kecil dan menengah.
Baca lebih lajut »