KPU perlu tingkatkan sosialisasi mengingat 43,1 persen responden belum tahu kandidat yang akan berlaga di pilkada.
Sosialisasi Pilkada 2024 gencar dilakukan KPU Provinsi DKI Jakarta seperti terlihat di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur, Minggu . Pilkada 2024 digelar serentak pada 27 November 2024 di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota.
Hasil jajak pendapat ini setidaknya bisa menjadi gambaran animo pemilih untuk mencari informasi mengenai tahapan pilkada yang masih relatif rendah. Bisa jadi perhatian publik di masa-masa saat jajak pendapat berlangsung lebih banyak tertuju pada isu-isu terkait politik pemerintahan yang tersebar di media sosial, seperti isu-isu seputar transisi pemerintahan baru dan pembentukan kabinet.
Pada pilkada serentak 2015, tingkat partisipasi pemilih mencapai 69,35 persen. Angka ini meningkat di pilkada serentak 2017 yang mencapai 74,9 persen. Pada pilkada serentak tahun 2018, angka partisipasi pemilih tak jauh berbeda, yakni 74,92 persen. Menariknya, angka partisipasi pemilih dalam pilkada serentak 2020 yang digelar di tengah pandemi Covid-19, justru meningkat dibandingkan dengan pilkada sebelumnya, yakni 76,09 persen.
Meskipun harus diakui upaya ini juga tak mudah. Fenomena masih banyaknya kotak kosong di sejumlah daerah karena pasangan calon tunggal dan gerakan memilih semua kandidat atau fenomenaKOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA
Riset Partisipasi Pemilih Jajak Pendapat Jajak Pendapat Kompas Litbang Kompas Utama
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Mees Hilgers Antusias Bela Timnas Indonesia Hadapi China dan BahrainMees Hilgers mengisyaratkan dirinya begitu antusias menunggu momen membela Timnas Indonesia, khususnya saat melawan China dan Bahrain di ajang Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Baca lebih lajut »
Persib Belum Tentukan Kiper untuk Hadapi PSM MakassarPersib Belum Tentukan Kiper untuk Hadapi PSM Makassar
Baca lebih lajut »
Soal Subsidi KRL Berbasis NIK, Pengamat Kebijakan Publik: Belum Ada UrgensinyaPengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansah menilai rencana subsidi KRL berbasis NIK bakal membebani masyarakat kelas menengah, sekaligus pemerintahan baru.
Baca lebih lajut »
YKMI Ingatkan Publik, Genosida Israel di Gaza Palestina Belum BerakhirJPNN.com : Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI) kembali mengecam aksi kejahatan pembantaian atau genosida yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina
Baca lebih lajut »
Komnas HAM Ingatkan Publik Bahwa Korban Tragedi Kanjuruhan Belum Dapat KeadilanKomisioner Komnas HAM merasa korban Tragedi Kanjuruhan hingga kini belum mendapat keadilan
Baca lebih lajut »
Luhut Larang Pejabat Cawe-cawe soal Pengadaan BarangMenko Marves Luhut menegaskan larangan bagi pejabat publik untuk cawe-cawe demi menjaga kepercayaan publik.
Baca lebih lajut »