Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut bahwa revisi atau Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang ...
Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut bahwa revisi atau Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia belum akan dibahas di DPR RI.
Menurutnya sampai saat ini belum ada naskah akademik yang diterima oleh DPR terkait dengan RUU tersebut. Sehingga dia pun belum mengetahui apa yang akan dibahas dalam RUU Polri. "Jadi belum ada, DIM-nya belum ada, jadi belum tahu isinya apa," kata Puan usai memimpin rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.
Selain itu, dia mengatakan pihaknya belum menerima surat presiden terkait dengan revisi undang-undang tersebut. Dengan begitu, menurutnya belum ada yang akan dibahas terkait RUU tersebut.Sebelumnya, RUU Polri disetujui menjadi RUU yang merupakan usul inisiatif DPR RI pada Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa . Saat itu, rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
Persetujuan revisi UU Polri menjadi RUU usul inisiatif DPR RI tersebut dilakukan bersamaan dengan tiga revisi undang-undang lainnya, yakni RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia .
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
RUU Kementerian Negara Resmi Jadi Inisiatif DPR RISEBANYAK dua rancangan undang-undang RUU resmi menjadi inisiatif DPR Salah satunya yakni RUU Kementerian Negara
Baca lebih lajut »
Usai Disahkan, 4 RUU Inisiatif DPR Akan Dikirimkan ke PemerintahDewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah menyetujui dua Rancangan Undang-Undang (RUU) usul Inisiatif DPR.
Baca lebih lajut »
Daftar RUU Buru-buru Disahkan DPR: Kementerian, MK, hingga PenyiaranDPR baru-baru ini mangesahkan sejumlah Rancangan Undang-undang untuk digodok menjadi Undang-undang, berikut daftarnya.
Baca lebih lajut »
Rapat Paripurna DPR Sahkan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak Jadi Undang UndangPengesahan itu dilakukan pada Rapat Paripurna ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024, pada Selasa (4/6/2024).
Baca lebih lajut »
DPR Resmi Sahkan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak Jadi Undang-UndangDPR RI mengesahkan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (RIA) menjadi undang-undang dalam rapat paripurna ke-19.
Baca lebih lajut »
DPR RI setujui RUU KIA jadi undang-undangRapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) pada ...
Baca lebih lajut »