Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pihak terkait menindaklanjuti temuan praktik pencatutan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang diduga dilakukan bakal calon ...
Ketua DPR RI Puan Maharani saat menyampaikan pidato pembukaan Sidang Paripurna Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat .
"Ya pihak yang terkait tentu saja harus meluruskan dan kemudian menjelaskan. Kalau memang itu benar ya sampaikan itu salah, tidak boleh dilakukan," kata Puan usai menghadiri Penyampaian Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara dan Pidato Kenegaraan dalam rangka HUT ke-79 RI di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta Pusat.Jika temuan tersebut terbukti, maka pihak penyelenggara pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Daerah harus mengusut tuntas masalah tersebut.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Polisi Persilakan Warga Melapor jika NIK KTP Dicatut Calon Independen Pilkada JakartaPolisi mempersilakan warga yang merasa dirugikan untuk melapor terkait dugaan pencatutan Nomor Induk Kependudukan NIK KTP untuk mendukung calon independen pada PilkadaJakarta
Baca lebih lajut »
Bikin Resah, Dharma-Kun Terancam Sanksi Pidana jika Terbukti Catut NIK Warga Jakarta Demi Maju Pilkada'UU Pilkada mengatur bahwa manipulasi dukungan bagi calon perseorangan merupakan tindak pidana.'
Baca lebih lajut »
Dukcapil: Tak ada kebocoran data pascapencatutan NIK Pilkada JakartaDirektur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi memastikan tak ada kebocoran data setelah pencatutan nama dan ...
Baca lebih lajut »
Anies Ungkap NIK Keluarganya Juga Dicatut untuk Dukung Dharma-Kun Maju Pilkada Jakarta Jalur IndependenTertulis ada nama Mikail Azizi Baswedan yang merupakan putranya sudah berstatus mendukung pasangan Dharma-Kun.
Baca lebih lajut »
Menkominfo Tegaskan KPU Berwenang Periksa Pencatutan NIK di Pilkada JakartaMenteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum berwenang untuk memeriksa dugaan pencatutan NIK oleh calon perseorangan
Baca lebih lajut »
Menkominfo: KPU berwenang periksa pencatutan NIK di Pilkada JakartaMenteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum berwenang untuk memeriksa dugaan pencatutan nomor induk ...
Baca lebih lajut »