Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah segera mengeluarkan program beserta aturan turunan dalam implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang ...
Kita mendorong Pemerintah untuk mempercepat implementasi dan pengawasan kebijakan ini agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat
Tak terkecuali, kata dia, aturan penyediaan fasilitas penitipan anak di lingkungan kerja yang menjadi amanat dalam UU KIA. "Saat orangtua berada dalam kondisi khawatir terhadap anaknya, hal tersebut secara langsung atau tidak, biasanya berdampak pada pekerjaan. Ini merupakan sisi manusiawi," ujarnya.
Mulai dari, fasilitas penunjang di perkantoran bagi perempuan pekerja, pengaturan hak cuti melahirkan untuk perempuan, hingga hak cuti ayah bagi pekerja laki-laki yang istrinya melahirkan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pakar Hukum UGM Minta Pemerintah Survei Keinginan Publik saat Susun Undang-UndangZainal Arifin Mochtar menilai keterlibatan partispasi masyarakat melalui survei perlu dipertimbangkan dalam merumuskan kebijakan publik.
Baca lebih lajut »
Tindaklanjuti Revisi Undang-Undang Hak Cipta, Melly Goeslaw Gelar FGD Bersama Para MusisiFGD tindak lanjut dari usulan inisiatif Melly Goeslaw yang memandang pentingnya pembaruan dan penyesuaian regulasi hak cipta dengan kemajuan teknologi digital.
Baca lebih lajut »
DPR Setujui Revisi Undang-Undang Daerah Khusus JakartaDPR setujui revisi Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta
Baca lebih lajut »
DPR Setujui Revisi UU Daerah Khusus Jakarta Jadi Undang-UndangSebelumnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR menyetujui RUU DKJ dibawa ke paripurna untuk disahkan sebagai undang-undang, pada Senin (18/11). Ada empat pasal yang ditambah dalam revisi UU DKJ.
Baca lebih lajut »
Bukan KTP Jakarta Tapi Ikut Pilkada, Ridwan Kamil dan Suswono Kena Nyinyir: Undang-undang Apa Ini?Ridwan Kamil dan Suswono menjadi sorotan karena diketahui belum memiliki KTP Jakarta.
Baca lebih lajut »
Pemerintah Ubah Sistem Haji, DPR Tekankan Perubahan Undang-UndangANGGOTA Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDIP Selly Andriany Gantina mengatakan keinginan Pemerintah mengubah sistem Haji harus diikuti aturan yang berlaku
Baca lebih lajut »