Data Setjen DPR sejak kemarin, Rabu (2/2), sembilan anggota dan 80 pegawai DPR positif covid-19. Saat ini semua sedang melakukan isoman dan perawatan.
KETUA DPR RI Puan Maharani mengatakan DPR kembali menerapkan sejumlah pembatasan aktivitas di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat menyusul peningkatan kasus covid-19 yang semakin tinggi akibat varian omikron.Keputusan ini diambil usai dilakukannya Rapat Pimpinan DPR dan Rapat Badan Musyawarah DPR. Puan mengatakan, sistem kerja kedinasan akan berlaku fleksibel dengan kapasitas kehadiran maksimal 50% setiap harinya.
“Dari mitra kerja hanya menteri dan pendamping saja yang hadir fisik, kemudian dari komisi yang hadir hanya pimpinan komisi dan kapoksi,” ungkapnya Aturan pembatasan di area kompleks DPR Senayan, Jakarta, mulai berlaku sejak tanggal 3 Februari 2022 hingga pemberitahuan lebih lanjut. “Menyesuaikan situasi pandemi," ucap Puan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Puluhan Orang di DPR Positif COVID-19, Area Kerja Pimpinan Bakal Di-LockdownBelum lama ini, DPR RI melaporkan adanya temuan kasus COVID-19 di lingkungan dewan. Sehingga, pihaknya pun lansung mengambil langkah cepat untuk mencegah penyebaran kasusnya.
Baca lebih lajut »
Sembilan Anggota DPR Positif Covid-19 |Republika OnlineMereka yang positif sedang melakukan karantina mandiri.
Baca lebih lajut »
DPR Minta Pengambilan Keputusan PTM Libatkan Pemerintah DaerahWakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengatakan, kebijakan pembelajaran tatap muka (PTM) dengan tingkat kehadiran siswa 100% perlu dievaluasi.
Baca lebih lajut »
Omikron Meningkat, Komisi IX DPR Minta Pemerintah Masifkan Testing dan TracingTesting dan tracing di tengah meningkatnya kasus Covid-19 varian Omikron di Indonesia untuk melacak dan membatasi dengan cepat penyebaran varian Omicron.
Baca lebih lajut »
Minimalkan Potensi Learning Loss, DPR Minta PTM Berlakukan Kebijakan Gas Rem | merdeka.comKetua Komisi X DPR RI Syaiful Huda meminta penyelenggaraan pembelajaran tatap muka (PTM) tidak dihentikan begitu saja meski kasus Covid-19 kembali naik. Menurutnya, harus ada keseimbangan pengendalian Covid-19 dan penyelenggaraan pendidikan.
Baca lebih lajut »