PTUN Batalkan UMP DKI 2022, DPRD: Kita Terus Bersama Buruh agar Dapat Hak Layak

PTUN Batalkan UMP DKI 2022, DPRD: Kita Terus Bersama Buruh agar Dapat Hak Layak Sindonews BukanBeritaBiasa .

"Kalau bilang pendapatan atau gaji, ini nggak layak itu layak, hal tersebut tergantung kinerja dari pekerjaan yang dilakukan, jadi banyak sekali. Kita lihat saja nanti Pemprov DKI akan melakukan kajian apa. Support yang terbaik buat semuanya itu yang kita dukung," ujar Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Rani Mauliani di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa .Menurut dia, terkait UMP 2022 yang harus kembali turun ke Rp4.573.845 atau 5,1 persen harus dikaji dan dipelajari dulu.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan bakal mengkaji dan evaluasi amar putusan PTUN DKI terkait Upah Minimum Provinsi 2022 yang dimenangkan sejumlah pengusaha. PTUN Jakarta melalui laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Jakarta, Selasa menyatakan amar putusan dilakukan secara elektronik itu mengabulkan seluruh gugatan dari pengusaha. Adapun penggugat yakni Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pengusaha Indonesia DKI Jakarta.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

SINDOnews /  🏆 40. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

PTUN Batalkan UMP DKI Rp 4,6 Juta Revisi Anies, Apindo Ajak Pemprov DKI Duduk BersamaApindo mengajak Pemprov DKI unduk duduk bersama usai PTUN batalkan UMP DKI Rp 4,6 juta hasil revisi Gubernur DKI Anies Baswedan.
Baca lebih lajut »

PTUN Jakarta batalkan Keputusan Gubernur DKI soal UMP 2022Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta membatalkan Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Anies Baswedan soal Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 yang ...
Baca lebih lajut »

PTUN Batalkan Keputusan Anies Naikkan UMP DKI 5,1 Persen | merdeka.comPTUN Batalkan Keputusan Anies Naikkan UMP DKI 5,1 Persen
Baca lebih lajut »

PTUN Kabulkan Gugatan Pengusaha, Anies Harus Batalkan Revisi UMP Jakarta 2022PTUN DKI Jakarta mengabulkan gugatan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta terkait pembatalan revisi UMP 2022 yang dilakukan Anies Baswedan.
Baca lebih lajut »

Pemprov DKI evaluasi putusan PTUN soal pembatalan Pergub UMP 2022Pemprov DKI Jakarta mengevaluasi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta soal pembatalan Peraturan Gubernur DKI Jakarta tentang Upah Minimum ...
Baca lebih lajut »

Fraksi PDIP DPRD DKI Desak Pemprov Jakarta Masukkan ACT dalam Daftar HitamKetua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan, nama ACT sudah tercemar sehingga tidak perlu lagi ada kerja sama dengan ACT.
Baca lebih lajut »