Perjanjian kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari pembentukan konsorsium MMVP (Maynilad-Metropac-Varsha-PT PP (Persero) Tbk-PT PP Infrastruktur), badan usaha investasi yang akan bertanggung jawab dalam pembangunan dan pengembangan SPAM&8230; PTPP
JPNN.COM / Ekonomi / Bisnis / PT PP Infrastruktur Tandatangani Pembangunan & Pengembangan... Senin, 19 Agustus 2019 – 13:57 WIB jpnn.com, JAKARTA - PT PP Tbk melalui anak usahanya, PT PP Infrastruktur pada Selasa lalu melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama terkait pembangunan dan pengembangan
Regional Ir. H. Djuanda dengan masa konsesi 30 tahun. Adapun bentuk kerja sama yang disepakati oleh konsorsium MMVP dan Perum Jasa Tirta II adalah studi/analisa ketersediaan air baku di Waduk Jatiluhur sebagai tahapan fisibilty study Regional Ir. H. Djuanda mengusung konsep KPBU Unsolicated dengan lingkup investasi fisik end-to-end, kontrak berbasis kinerja untuk lingkup jaringan perpipaan dan pelayanan pelanggan. Nantinya,
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
PP Infrastruktur Garap Pembangunan dan Pengembangan SPAM DjuandaSPAM Regional Ir H Djuanda mengusung konsep KPBU Unsolicated (Prakarsa Badan Usaha) dengan masa konsesi 30 tahun.
Baca lebih lajut »
PT PP Cetak Kontrak Baru Senilai Rp 14, 8 TriliunMayoritas kontrak baru tersebut berasal dari proyek-proyek BUMN
Baca lebih lajut »
BUMN Hadir Untuk Negeri, PT PP Rayakan Hari Kemerdekaan di Daerah Istimewa YogyakartaAcara puncak perayaan ini merupakan bagian dari program BUMN Hadir untuk Negeri yang digagas oleh Kementerian BUMN sejak 2015. PTPP
Baca lebih lajut »
Peserta SMN Babel belajar sistem kerja PLTU PT AntamPeserta Siswa Mengenal Nusantara (SMN) asal Provinsi Bangka Belitung belajar sistem kerja pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) sehingga dapat menghasilkan ...
Baca lebih lajut »
PT TUN Kabulkan Gugatan 3 Pegawai atas Pimpinan KPK Terkait MutasiDengan putusan banding ini, artinya pengadilan mewajibkan pimpinan KPK mencabut sejumlah obyek sengketa
Baca lebih lajut »