Kuasa hukum PT PMM membantah tuduhan penyelundupan dan menyebut pembukaan segel kontainer oleh TNI AL arogan karena dilakukan tanpa prosedur hukum yang benar.
Penasihat hukum PT PMM membantah tuduhan tidak kooperatif terkait penolakan pembukaan segel 15 kontainer di Batam. Perusahaan mengeklaim pembukaan segel oleh TNI AL dilakukan tanpa prosedur hukum resmi dan bersifat sewenang-wenang.
Ia mengatakan pembukaan segel 15 kontainer milik kliennya harus dilakukan sesuai prosedur hukum, bukan berdasarkan kecurigaan semata.
“Itu bukanlah merupakan tindakan yang tidak kooperatif. Kami hanya ingin pembukaan segel itu dilakukan secara benar dan sesuai prosedur hukum,” kata Poltak kepada wartawan, Selasa .tidak boleh sembarang dilakukan, harus berdasarkan mekanisme hukum yang benar dan dilakukan oleh yang berwenang, jangan asal dibuka, ada curiga langsung buka,” imbuhnya. Menurut Poltak, pembukaan segel dilakukan tanpa surat perintah penyidikan, tanpa surat dari pengadilan, serta tanpa pemberitahuan resmi kepada pihak perusahaan.
“Semoga persoalan ini kita sikapi dengan bijak, negara kita negara hukum, semua tindakan hukum harus dilakukan sesuai aturan hukum,” jelasnya. Ia menegaskan PT PMM hanya mengekspor mineral ilmenit yang telah lolos uji laboratorium sebanyak dua kali oleh PT Sucofindo dan Bea Cukai, serta telah memperoleh persetujuan ekspor dari Bea Cukai. Sebelumnya, PT Putraprima Mineral Mandiri mendatangi Kejaksaan Agung untuk menyerahkan berbagai dokumen perizinan perusahaan terkait dugaan penyalahgunaan dokumen hasil tambang.
Kuasa hukum PT PMM menyatakan kedatangan mereka juga untuk membantah tudingan terkait penyelundupan mineral berbahaya dan radioaktif melalui ekspor 15 kontainer dari Batam, Kepulauan Riau.
“Kita makanya datang ke sini untuk menyangkal dan juga menolak tuduhan tersebut. Tuduhan itu adalah tuduhan fitnah, tuduhan itu adalah tuduhan yang tidak berdasar, dan tuduhan itu adalah sangat merugikan kami sebagai perusahaan," kata Poltak di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jumat . Poltak mengatakan pihaknya membawa sekitar 20 dokumen yang berkaitan dengan legalitas perusahaan dan dokumen ekspor.
Dokumen tersebut meliputi surat izin usaha industri, UKL-UPL, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, Rencana Kerja dan Anggaran Biaya , hingga Persetujuan Ekspor dari Kementerian Perdagangan. Ikuti Kuisnya ➔
Please follow us on Google to support us Poltak Silitonga Kontainer Tni Al Ekspor Tambang Tambang Ilegal
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Badai PHK Mengancam Akibat Dolar Melejit, KSPSI Desak Pemerintah BertindakPresiden KSPSI Andi Gani mendesak pemerintah segera mengaktifkan Satgas Mitigasi PHK guna merespons badai PHK akibat tekanan ekonomi.
Baca lebih lajut »
Arsenal langsung bertindak tegas begitu Jurriën Timber mundurArsenal telah memecat Zafar Iqbal, kepala staf medis, dengan segera. Hal itu dilaporkan oleh The Telegraph. Kabar ini muncul tak lama setelah Jurriën Timber secara resmi dicoret dari skuad tim nasional Belanda untuk Piala Dunia.
Baca lebih lajut »
Bakti Sosial TNI AL untuk Masyarakat Pesisir di Sulawesi UtaraGugus Tempur Laut Koarmada II TNI AL melalui KRI Selar-879 melakukan bakti sosial berupa pembagian paket sembako kepada masyarakat nelayan pesisir di Dermaga Pelabuhan Umum Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Kegiatan dipimpin Komandan Guspurla Koarmada II Laksamana Pertama TNI Endra Hartono, serta hadirnya KRI Selar-879 menunjukkan komitmen TNI AL untuk senantiasa hadir di tengah masyarakat. kegiatan ini dimaksudkan untuk mempererat hubungan antara prajurit TNI AL dengan masyarakat pesisir serta mendukung kesejahteraan masyarakat maritim dalam kerangka menjaga ketahanan wilayah maritim nasional.
Baca lebih lajut »
TNI utamakan dialog dengan warga sebelum bangun markas YTPKepala Pusat Penerangan Mabes TNI Brigjen TNI Muhamad Nas mengatakan TNI selalu mengedepankan pendekatan secara humanis melalui dialog kepada warga sebelum ...
Baca lebih lajut »