Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta tak sependapat dengan PSI yang menilai Gubernur DKI Anies Baswedan tak transparan, soal dokumen rencana KUA-PPAS 2020. Bagaimana pembelaannya? PSI PKS
Suhaimi mempertanyakan ukuran transparansi yang dimaksud PSI. Menurutnya, KUA-PPAS bisa dinyatakan tidak transparan bila tidak dibahas dengan DPRD.
"Nah, ukuran transparansi itu apa, ukurannya. Kecuali nggak dibahas di DPRD, kan itu semuanya proses mulai rembuk RW, dan seterusnya sampai dikirim ke DPRD, tinggal ukurannya apa," kata Suhaimi. Dia menuturkan pembahasan KUA-PPAS 2020 ini telah dilakukan di sebagian komisi DPRD. Akan tetapi hal ini belum diselesaikan karena terhenti oleh pergantian periode.
"Di sebagian komisi itu sudah dibahas, artinya itu kalau dibilang tidak transparan itu sudah dibahas di DPRD kok, tapi kemudian ada periode baru. Periode lama belum berjalan, maksudnya sudah mulai berjalan, tapi belum tuntas, kemudian periode baru," kata Suhaimi. "Ketika periode ganti kan harus mulai dari awal, artinya pembahasan itu harus ada alat kelengkapan Dewan. Sampai hari ini kan belum terbentuk. Baru kemarin pelantikan pimpinan, dan baru tadi rapat awal menentukan tanggal pembahasan AKD," sambungnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Anies bantah DKI tidak transparan dalam KUA-PPASGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membantah bahwa Pemprov DKI Jakarta tidak transparan karena tak kunjung mengunggah data anggaran dalam Kebijakan Umum ...
Baca lebih lajut »
Ketua DPRD DKI Akan Buat Aplikasi Soroti Permasalahan DKI'Masalah Jakarta ada di Jakarta masih ada tempat kumuh di Tambora. Pembahasan anggaran APBD 2020, banjir, macet harus jadi prioritas,' kata Prasetio.
Baca lebih lajut »
Disebut Anies Baswedan Giring Opini, PSI : Gubernur Anggap RecehPSI: 'Apakah bila PSI berbicara fakta transparansi anggaran, Gubernur menganggap ini hal yang receh?'
Baca lebih lajut »
Gerinda dan PKS Pastikan Wagub DKI Sudah Ada Sebelum 2020Fraksi PKS dan Fraksi Partai Gerindra menyatakan wakil gubernur atau wagub DKI pengganti Sandiaga Uno bakal terpilih sebelum pergantian tahun
Baca lebih lajut »
DKI siapkan regulasi penggunaan skuter-sepeda listrikPemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan menyiapkan regulasi untuk penggunaan skuter dan sepeda listrik di Jakarta.\r\n\r\n"Itu kami akan ...
Baca lebih lajut »
Jadi Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Beberkan Program PrioritasKetua DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 Prasetio Edi Marsudi membeberkan program prioritasnya. Dia akan mendahulukan pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD).
Baca lebih lajut »