PSI Minta Pemprov DKI Evaluasi Jakpro Terkait Pengelolaan TIM |Republika Online

Indonesia Berita Berita

PSI Minta Pemprov DKI Evaluasi Jakpro Terkait Pengelolaan TIM |Republika Online
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 republikaonline
  • ⏱ Reading Time:
  • 36 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 18%
  • Publisher: 63%

Eneng menuding Bulan Film Nasional 2023 di TIM batal karena terganjal izin PT Jakpro.

Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Eneng Malianasari.

Menanggapi hal itu, legislator meminta agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat lebih tegas dalam pengelolaan TIM yang saat ini menjadi kewenangan PT Jakarta Propertindo . Anggota Fraksi PSI DPRD DKI, Eneng Malianasari mengingatkan, Jakpro untuk tidak hanya berfokus mencari pemasukan. Eneng mengatakan, program yang diselenggarakan seharusnya mengutamakan kebutuhan publik atau masyarakat. Dia meminta Jakpro agar bisa bekerja sama menyelenggarakan acara untuk menjaga ekosistem seni tetap eksis di Jakarta, termasuk industri perfilman."Jangan sampai masalah ini berlarut dan dikhawatirkan memengaruhi ekosistem seni secara luas jika tidak segera dibenahi," ujar anggota Komisi C DPRD DKI tersebut.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

republikaonline /  🏆 16. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Bulan Film Nasional Dibatalkan, PSI Minta Pemprov DKI Atur Wewenang JakPro dalam Mengelola TIMBulan Film Nasional Dibatalkan, PSI Minta Pemprov DKI Atur Wewenang JakPro dalam Mengelola TIM'Pemprov DKI harus mengkaji kembali Kewenangan Jakpro dalam mengelola TIM dalam pengelolaan TIM yang tidak melulu berorientasi ke bisnis.
Baca lebih lajut »

Anggota DPRD DKI minta wewenang JakPro diatur dalam mengelola TIMAnggota DPRD DKI minta wewenang JakPro diatur dalam mengelola TIMAnggota DPRD DKI Jakarta Eneng Maliyanasari meminta Pemerintah Provinsi DKI untuk mengatur wewenang PT Jakarta Propertindo (Jakpro), dalam mengelola Taman ...
Baca lebih lajut »

MK Bentuk Tim Laksanakan Rekomendasi Majelis KehormatanMK Bentuk Tim Laksanakan Rekomendasi Majelis KehormatanMahkamah Konstitusi sudah membentuk tim renvoi, tim pembinaan panitera, tim perumusan SOP perbaikan risalah dan perbaikan putusan, serta tim penguatan teknologi informasi. Polhuk AdadiKompas
Baca lebih lajut »

Kemarin, wewenang JakPro hingga Pertamina harus kembali dikajiKemarin, wewenang JakPro hingga Pertamina harus kembali dikajiPeristiwa politik yang terjadi kemarin masih menarik disimak, mulai dari anggota DPRD DKI minta wewenang PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dalam mengelola Taman ...
Baca lebih lajut »

Biaya Sewa Rp 10.000 per Bulan, PPKS Dilarang Memindahtangankan Unit Rusun di Bambu Apus JaktimMensos Tri Rismaharini mewanti-wanti para PPKS penghuni Rusun Sentra Mulia Jaya di Bambu Jaktim tidak memindahtangankan unit hunian.
Baca lebih lajut »

Pos Indonesia Kembali Salurkan Bansos Sembako dan PKH di Bulan Ramadan 2023Pos Indonesia Kembali Salurkan Bansos Sembako dan PKH di Bulan Ramadan 2023Pos Indonesia menerima tambahan data dari Kemensos untuk menyalurkan dilebih banyak lagi daerah. Tidak hanya di 83 kabupaten/kota, tetapi mencapai 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-25 20:25:18