DPR meminta BPNB melengkapi data terkait virus corona dan membenahi manajemen penanganan pandemi sebelum rapat berikutnya.
Kritik pertama datang dari Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PKS Iskan Qolba Lubis. Iskan menyayangkan rencana pemerintah melonggarkan PSBB saat vaksin dan obat virus corona belum ditemukan.itu. Pertama, harus ada obat yang obati orang sakit, harus ada vaksin bagi orang sehat. Selama yang dua belum ada, harus tegasdpr.go.idSetelah menyampaikan pernyataannya, Iskan menyarankan rapat diskors karena BNPB belum ada keseriusan dalam menangani pandemi virus corona.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Jokowi Minta Dibuat Perbandingan Daerah yang Terapkan PSBB dan Non-PSBBPresiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut ada sejumlah daerah yang tidak berstatus Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), namun dapat menangani virus corona (Covid-19).
Baca lebih lajut »
Perpanjangan PSBB, Pemkot Surabaya Akan Bertindak TegasKepatuhan masyarakat Surabaya selama PSBB tahap pertama sekitar 60 persen.
Baca lebih lajut »
Pelanggar PSBB Surabaya Tahap 2 Bakal Disanksi Lebih TegasPemkot Surabaya bersama jajaran Polri dan TNI bakal lebih tegas dalam memberikan tindakan bagi warga yang masih melanggar PSBB tahap 2.
Baca lebih lajut »
Risma Imbau Warga Lebih Disiplin Saat PSBB Tahap 2, Pelanggar akan Ditindak TegasMenurut Risma, ada beberapa toko yang melanggar. Satpol PP pun mengambil kartu tanda penduduk (KTP) pemilik toko dan memprosesnya ke pengadilan.
Baca lebih lajut »
Respons Ketua DPR RI Tentang Relaksasi PSBBMenurut Puan Maharani, keputusan untuk dilakukan atau tidaknya relaksasi terhadap PSBB harus dibuat atau didasarkan pada data yang lengkap, yang dianalisa secara cermat. DPRRI
Baca lebih lajut »
Ketua DPR: Pemerintah Harus Berhitung Jika Ingin Longgarkan PSBB'Pemerintah perlu melakukan simulasi relaksasi untuk melihat dampak yang ditimbulkannya.'
Baca lebih lajut »