PRT dalam Perbudakan DPR Menghambat Penyelesaian

Indonesia Berita Berita

PRT dalam Perbudakan DPR Menghambat Penyelesaian
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 mediaindonesia
  • ⏱ Reading Time:
  • 57 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 26%
  • Publisher: 92%

World Slavery Report 2023 memperkirakan ada 18 juta orang Indonesia terjebak sebagai korban dalam perbudakan modern

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyatakan menerima hasil Pemilu 2024 dan menyampaikan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka“PERBUDAKAN tidak manusiawi. Perbudakan harus dihapuskan di muka bumi .”

Eksploitasi anak menempati peringkat ketiga dengan korban sebesar 200.000 anak. Mereka dipaksa bekerja dalam kondisi berbahaya, seperti mengemis di jalanan, jermal, termasuk menjadi PRT.Upaya pemerintah mengatasi perbudakan modern diberi skor rendah, yaitu hanya 50%. Indonesia dipandang belum menyediakan skema yang berkelanjutan untuk mengatasi perbudakan modern di tengah penegakan hukum yang juga lemah.

Pembahasan panja di Baleg tidak berjalan mulus, PDIP yang di masa oposisi mendukung RUU PPRT pada 2020 menentang bersama PG. Pada 1 Juli 2023 RUU PPRT disetujui menjadi RUU inisiatif Baleg dengan didukung 7 fraksi.Ketua DPR yang dari PDIP akhirnya menggantung RUU PPRT selama satu tahun dengan tidak pernah mengagendakan usulan Baleg ke paripurna. Pada 18 Januari 2023 Presiden menyatakan komitmen terhadap RUU PPRT yang memang merupakan janji Nawacita .

Sebaliknya, RUU inisiatif DPR yang prorakyat diproses bertahun-tahun, misalnya, RUU PPRT dan RUU Masyarakat Adat . UU TPKS baru disahkan setelah 8 tahun digantung DPR, itu pun setelah aktivis perempuan melakukan kampanye besar-besaran dan meminta

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

mediaindonesia /  🏆 2. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Politisi DPR Minta Gedung DPR di IKN Dibangun Terakhir: Kalau Perlu Paling Pojok dan KecilPolitisi DPR Minta Gedung DPR di IKN Dibangun Terakhir: Kalau Perlu Paling Pojok dan KecilGedung DPR RI juga akan dibangun di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Baca lebih lajut »

Massa Tuntut DPR Gunakan Hak Angket akan Gelar Aksi Unjuk Rasa di DPR Hari IniMassa Tuntut DPR Gunakan Hak Angket akan Gelar Aksi Unjuk Rasa di DPR Hari IniMassa tolak dugaan kecurangan Pemilu 2024 akan gelar aksi unjuk rasa di DPR
Baca lebih lajut »

Hasto PDI Perjuangan Nilai Ganjar Dilaporkan ke KPK untuk Menghambat Hak AngketHasto PDI Perjuangan Nilai Ganjar Dilaporkan ke KPK untuk Menghambat Hak AngketJPNN.com : Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengungkapkan belakangan ini muncul operasi menghambat terwujudnya wacana hak angket
Baca lebih lajut »

Atasi Dampak Perbudakan, Church of England Didesak Berinvestasi Triliunan RupiahKelompok penasihat mendesak Church of England menginvestasikan dana sepuluh kali lipat mengatasi dampak perbudakan. Gereja siapkan dana tersebut setelah akui pihaknya telah berinvestasi dalam perdagangan budak Afrika.
Baca lebih lajut »

Menuju Kepunahan Sang Manusia ”Sapiens”Menuju Kepunahan Sang Manusia ”Sapiens”Umat manusia harus mengatasi berbagai persoalan yang menghambat kesiapan dirinya untuk meloloskan diri dari kehancuran.
Baca lebih lajut »

Mitigasi Perubahan Iklim dan Tata Kelola Pasar Tenaga ListrikMitigasi Perubahan Iklim dan Tata Kelola Pasar Tenaga ListrikPasar tenaga listrik yang birokratis dan monopolistik menghambat dan mencegah tansisi menuju energi rendah karbon.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-22 02:59:35