Properti Mewah Milik Joko Tjandra serta Bisnisnya di Malaysia

Indonesia Berita Berita

Properti Mewah Milik Joko Tjandra serta Bisnisnya di Malaysia
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 temponewsroom
  • ⏱ Reading Time:
  • 95 sec. here
  • 3 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 41%
  • Publisher: 63%

Joko Tjandra dikabarkan lebih sering berada di Kuala Lumpur. Kepada Anita, Joko mengaku kerasan tinggal di negeri jiran itu. Di Malaysia Joko bisa leluasa kemana saja tanpa khawatir akan ditangkap layaknya buron. Ini penelusuran Tempo.

BEBERAPA kali pergi ke Kuala Lumpur, Malaysia, tahun lalu, Anita Kolopaking tak pernah absen menyambangi menara The Exchange 106 di kawasan pusat finansial elite Tun Razak Exchange. Menjulang 445 meter, gedung itu tertinggi ketiga di Malaysia setelah menara kembar Petronas. Di lantai 106 pada ketinggian 397 meter, Joko Soegiarto Tjandra, klien Anita sekaligus buron kasus hak tagih Bank Bali, berkantor.

Megaproyek kawasan Tun Razak Exchange sempat disinggung dalam berkas gugatan yang diajukan Departemen Kehakiman ke Pengadilan California. Dokumen setebal 280 halaman itu memuat dana pengembangan Tun Razak Exchange diambil dari investasi 1MDB sebesar US$ 3 miliar—sekitar Rp 43 triliun. Anggaran itu diduga diselewengkan dan belakangan menyeret bekas Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, dalam skandal rasuah tersebut.

Sejumlah situs properti mencatat Menara HLA merupakan alamat kantor pusat Mulia Group Malaysia. Perusahaan itu berkantor di lantai 20. Satu dari tiga pengacara tersebut bercerita, kedatangannya ke kantor Joko waktu itu karena diundang untuk mendiskusikan peluang menghadapi upaya peninjauan kembali yang pernah diajukan jaksa pada 2009.

Transparency International Papua New Guinea, lembaga pegiat antikorupsi, menilai status kewarganegaraan yang diperoleh Joko janggal. Dalam konstitusi Papua Nugini, naturalisasi baru bisa dilakukan setelah warga negara asing menetap minimal selama delapan tahun. Joko bahkan juga mengantongi kartu perjalanan bisnis Asia-Pacific Economic Cooperation.

Dalam berbagai kesempatan wawancara saat menjadi perdana menteri, O’Neill mengaku pemerintah tak pernah menerima surat permohonan dari Jakarta mengenai deportasi Joko. O’Neill pun mengklaim telah memerintahkan sejumlah pejabat dan Komisi Ombudsman menyelidiki asal-usul paspor Papua Nugini yang dimiliki Joko.

Jembarnya skala bisnis Joko juga terungkap dari dokumen Panama Papers, bocoran file finansial dari firma hukum Mossack Fonseca di Panama. Nama Joko tercatat dalam 27 berkas, yang tertua berasal dari 1986. Tahun itu, Joko dan saudaranya membentuk C+P Holdings Limited. Joko menguasai 14 ribu lembar saham dengan nilai US$ 1 per saham. Perusahaan ini didirikan di yurisdiksi British Virgin Islands, negara suaka pajak di kawasan Karibia.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

temponewsroom /  🏆 13. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Jejaring Pengaruh Joko Tjandra di Indonesia, Malaysia, dan Papua NuginiJejaring Pengaruh Joko Tjandra di Indonesia, Malaysia, dan Papua NuginiMantan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengaku pernah diminta Wiranto yang saat itu menjabat Menko Polhukam, untuk mengkaji usul untuk membebaskan Joko dari jerat hukum. Permintaan ini persis sama dengan desakan istri Joko Tjandra.
Baca lebih lajut »

Terkait E-KTP Joko Tjandra, Lurah Grogol Selatan DinonaktifkanTerkait E-KTP Joko Tjandra, Lurah Grogol Selatan Dinonaktifkan'Ini fatal, tidak seharusnya terjadi. Yang bersangkutan telah dinonaktifkan dan akan dilakukan penyelidikan lebih jauh,' ujar Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Baca lebih lajut »

Bagaimana Keterlibatan NCB Interpol dalam Meloloskan Joko Tjandra Masuk-Keluar IndonesiaBagaimana Keterlibatan NCB Interpol dalam Meloloskan Joko Tjandra Masuk-Keluar IndonesiaBuron perkara hak tagih Bank Bali, Joko Soegiarto Tjandra, keluar-masuk Indonesia tanpa tercatat di perlintasan Imigrasi. Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI saling menyalahkan. Diduga ada peran Sekretariat National Central Bureau Interpol dalam pencabutan red notice.
Baca lebih lajut »

Kasus Joko Tjandra Bukti Penegakan Hukum tidak TerintegrasiKasus Joko Tjandra Bukti Penegakan Hukum tidak TerintegrasiTerkesan stakeholder penegakan hukum seolah berjalan sendiri dan justru menimbulkan kelemahan sistem pengawasan terhadap masalah buronon seperti Joko Tjandra.
Baca lebih lajut »

Tersangkut Kasus KTP Elektronik Joko Tjandra, Lurah Grogol Selatan Dinonaktifkan – Bebas AksesTersangkut Kasus KTP Elektronik Joko Tjandra, Lurah Grogol Selatan Dinonaktifkan – Bebas AksesKarena diduga terlibat dalam penerbitan KTP-el buron Bank Bali, Lurah Grogol Selatan Asep Subahan dinonatifkan. Pemecatan akan dilakukan jika terbukti ada delik kesalahan yang dilakukan. Metropolitan Kompas55
Baca lebih lajut »

Fadli Zon Tantang Yasonna Buru Buronan Lain Seperti Joko TjandraFadli Zon Tantang Yasonna Buru Buronan Lain Seperti Joko TjandraWakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, menantang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serius memburu semua buronan perkara di Indonesia termasuk Joko Tjandra. FadliZon YasonnaLaoly JokoTjandra
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-26 08:24:18