Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mempertanyakan urgensi wajib iuran Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA).
Kamis, 30 Mei 2024 17:50 WIBAsosiasi Pengusaha Indonesia mempertanyakan urgensi wajib iuran Tabungan Perumahan Rakyat . Sebab menurut APINDO, program pembiayaan untuk perumahan sudah ada dalam BPJS Ketenagakerjaan dalam bentuk Manfaat Layanan Tambahan .
Menurut Shinta, elemen pengusaha tidak masalah jika program TAPERA dilaksanakan pemerintah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara . Namun, APINDO tidak sepakat jika pengusaha dan pekerja wajib membayar iuran TAPERA karena MLT sudah tersedia dalam BPJS Ketenagakerjaan.Iuran Tapera Ramai Penolakan, Airlangga: Sosialisasi Belum Masif
"Kami melihat permasalahan yang dihadapi dengan PP 21 ini adalah pertama, sudah ada kan sebenarnya . Ini duplikasi karena di BPJS Ketenagakerjaan itu sudah ada. yang di Jaminan Hari Tua itu kan sekitar 400-an triliun , sepertiganya dipakai untuk layanan tambahan, itu untuk perumahan juga bisa. Ini sudah jalan programnya, jadi harapan kami justru musti kita kembangkan, kita tingkatkan.
"Justru kalau revisi kita kaget kok mendadak keluar revisi ini? Kemudian kami sekarang akan menyampaikan lagi, kita berkoordinasi dengan pelaku usaha juga dengan para pekerja. Sikap kami semua sama. Serikat buruh semua punya sikap yang sama untuk tidak mendukung PP ini," imbuhnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Program Tapera Dikaji Lagi, Pemerintah Akan Minta Masukan PublikBP Tapera menyatakan peraturan teknis tentang program kepesertaan Tapera tidak keluar dalam waktu dekat.
Baca lebih lajut »
Iuran Tapera Ditolak Pengusaha-Pekerja, Pemerintah Mau Evaluasi?Pengusaha hingga pekerja memprotes Kebijakan iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) diprotes pengusaha hingga pekerja.
Baca lebih lajut »
BP Tapera Asesment BPD Papua untuk Penyaluran Rumah Tapera95% realisasi penyaluran KPR Sejahtera FLPP melalui BPD Papua dalam tiga tahun terakhir terpusat di Kota Jayapura.
Baca lebih lajut »
KADIN Minta Program Tapera Dikaji Lagi: Jangan Beratkan PengusahaPengusaha keberatan dengan program wajib Tapera karena ada biaya baru yang dibebankan kepada pemberi kerja.
Baca lebih lajut »
Tolak Iuran Tapera, Pengusaha Ungkap Biaya Perumahan Karyawan Swasta Bisa Pakai Program di BPJS KetenagakerjaanAsosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) secara tegas menolak pemberlakuan aturan baru Pemerintah yang mewajibkan iuran Tapera.
Baca lebih lajut »
Tolak Iuran Tapera, Pengusaha: Sudah Ada di Program BPJS!Apindo menolak program Tapera, selain menambah beban pengusaha dan pekerja, program ini sudah ada di BPJS Ketenagakerjaan.
Baca lebih lajut »