'Kalau Presiden berani memberikan amnesti ke Baiq Nuril, ini merupakan lompatan hukum yang baik karena selama ini amnesti untuk kasus-kasus politik,' kata guru besar hukum pidana Prof Hibnu Nugroho. BaiqNuril
DPR menggelar rapat paripurna di tengah masa persidangan V tahun 2018-2019. Ada dua agenda dalam paripurna pagi ini.KPU Kabupaten Bandung mengajukan draft usulan anggaran untuk Pilkada serentak Tahun 2020 mendatang sebesar Rp 99 miliar.Saat KTT G20 di Jepang, Presiden Recep Tayyip Erdogan menemukan konsep universitas untuk perempuan. Dia lantas ingin memperkenalkan konsep ini di Turki.
Habib Bahar bin Smith menjalani sidang vonis hari ini. Tim kuasa hukum Bahar berharap majelis hakim menggunakan hati nurani untuk menjatuhkan hukuman.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Sebelum Ajukan Amnesti, Pengacara Baiq Nuril Akan Temui Menkumham
Baca lebih lajut »
MA Diminta Koreksi Hakim Agung yang Mengadili Baiq NurilPutusan MA yang menolak PK Baiq Nuril menuai polemik. Anggota Ombudsman, Ninik Rahayu, mengatakan memantau polemik ini dan menilai ada potensi maladministrasi.
Baca lebih lajut »
Kasus Baiq Nuril, Yuk Baca Pertimbangan MK Soal 'Perekaman Ilegal'Baiq Nuril dihukum 6 bulan penjara dan denda Rp 500 juta karena melakukan perekaman ilegal. MK pernah memutus konstruksi hukum penyadapan. Apa kata MK?
Baca lebih lajut »
Calon presiden 2024, Trump ke Korut, hingga Baiq NurilLSI merilis prediksi calon presiden pada Pilpres 2024, Donald Trump menginjakkan kaki di Korea Utara, hingga MA tolak PK Baiq Nuril jadi berita terpopuler di Beritagar.id pekan lalu.
Baca lebih lajut »
Anggota Komisi III DPR Dukung Pemberian Amnesti untuk Baiq NurilBaiq Nuril memohon amnesti kepada Jokowi setelah upaya PK ditolak Mahkamah Agung. Komisi III DPR, yang membidangi urusan hukum, mendukung langkah Baiq Nuril.
Baca lebih lajut »
Baiq Nuril Minta Amnesti ke Jokowi, MA: Itu Kewenangan PresidenBaiq Nuril mengajukan amnesti kepada Jokowi setelah PK ditolak Mahkamah Agung. Namun MA menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Jokowi.
Baca lebih lajut »