Prodewa Laporkan Ketua KPU ke DKPP Terkait Ucapan Pemilu Coblos Partai | merdeka.com

Indonesia Berita Berita

Prodewa Laporkan Ketua KPU ke DKPP Terkait Ucapan Pemilu Coblos Partai | merdeka.com
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 merdekadotcom
  • ⏱ Reading Time:
  • 68 sec. here
  • 3 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 31%
  • Publisher: 51%

Prodewa Laporkan Ketua KPU ke DKPP Terkait Ucapan Pemilu Coblos Partai

"Pasal yang diduga dilanggar oleh Ketua KPU yaitu Pasal 8 Huruf c dan Pasal 19 Huruf j Peraturan DKPP No 2 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan DKPP No 3 tahun 2017," kata Fauzan, kepada wartawan, Selasa .

Lebih lanjut, dia menjelaskan, dalam Pasal 8 huruf c di jelaskan bahwa “Dalam melaksanakan prinsip mandiri, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak: tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang bersifat partisan atas masalah atau isu yang sedang terjadi dalam proses Pemilu;”"Berdasarkan pasal tersebut, kami menilai bahwa ketua KPU sudah melanggar kode etik, karena mengeluarkan pendapat atau penyataan yang bersifat Partisan, menurut KBBI arti kata “partisan” adalah pengikut kelompok...

"Berdasarkan pasal tersebut , kami menilai bahwa pernyataan ketua KPU RI telah menciptakan kondisi yang tidak kondusif bagi pemilih, karena menciptakan kebingungan bagi pemilih serta membuat kegaduhan secara nasional," ujarnya. Fauzan juga turut menyertakan barang bukti berupa flashdisk berisi video statement Ketua KPU dan dua orang saksi yang telah menonton dan menganalisis konten video tersebutKemudian, dia menyebut Pernyataan Ketua KPU ini bertentangan dengan prinsip Demokrasi yaitu semangat keterbukaan dan representasi, juga tidak menghargai spirit Kedaulatan di tangan rakyat dari, oleh dan untuk rakyat.

"Laporkan kami alhamdulillah memenuhi syarat administrasi pelaporan dan diterima dengan baik oleh pihak DKPP, kami berharap DKPP bisa segera menindak dan memprotes laporan kami," imbuh Fauzan.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

merdekadotcom /  🏆 36. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

DKPP Sebut Laporan Soal Dugaan Kecurangan KPU Masih Dalam AntreanDKPP Sebut Laporan Soal Dugaan Kecurangan KPU Masih Dalam Antrean'Masih dalam antrean varifikasi administrasi,' ujar Ketua DKPP Heddy Lugito singkat kepada Media Indonesia, Selasa (3/1). mediaindonesia referensibangsa KPU Sumber:
Baca lebih lajut »

3 Kontroversi di Seputar Ketua KPU Hasyim Asy'ari3 Kontroversi di Seputar Ketua KPU Hasyim Asy'ariKetua KPU Hasyim Asy'ari menjadi sorotan setelah ucapannya tentang sistem proporsional tertutup. Ada juga soal dugaan pelecehan seksual.
Baca lebih lajut »

AHY Tolak Keras Wacana Ketua KPU Soal Sistem Pemilu Proporsional TertutupAHY Tolak Keras Wacana Ketua KPU Soal Sistem Pemilu Proporsional TertutupKetua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menolak keras adanya upaya pengembalian sistem Pemilihan Umum (Pemilu) menjadi proporsional tertutup.
Baca lebih lajut »

Ketum Muhammadiyah Singgung Pembelahan Politik saat Menerima Kunjungan Ketua KPUKetum Muhammadiyah Singgung Pembelahan Politik saat Menerima Kunjungan Ketua KPUKetum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyinggung soal pembelahan politik saat menerima kunjungan KPU. Dia juga mengingatkan para elite politik negeri ini.
Baca lebih lajut »

8 Fraksi DPR RI Minta KPU Independen dan Tidak Mewakili Kepentingan Siapapun dalam Penyelenggaraan Pemilu 20248 Fraksi DPR RI Minta KPU Independen dan Tidak Mewakili Kepentingan Siapapun dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024Delapan fraksi DPR RI meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk tetap independen dan tidak mewakili kepentingan siapapun dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.
Baca lebih lajut »

Awali 2023, KPU Kebut Putusan MK soal Penataan DapilAwali 2023, KPU Kebut Putusan MK soal Penataan DapilMENGAWALI tahun 2023, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bersiap segera menyelesaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal aturan daerah pemilihan (dapil) dan jumlah kursi DPR dan DPD.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-03-01 08:33:39