Jakarta, tvOnenews.com - Presiden prabowo Subianto kembali menegaskan Efisiensi anggaran jangan sampai mengganggu operasional kementerian dan lembaga negara. Presiden meminta kepada kementerian dan kepala daerah agar tidak perlu mengadakan seminar tetapi langsung berikan bantuan kepada rakyat.
Presiden meminta kepada kementerian dan kepala daerah agar tidak perlu mengadakan seminar tetapi langsung berikan bantuan kepada rakyat.
Sementara Menteri Keuangan menjelaskan bahwa efisiensi anggaran atas Instruksi Presiden tidak berdampak pada PHK dan tenaga honorer di kementerian dan lembaga pemerintah. Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto membacakan pidato politik pada saat perayaan Hari Ulang Tahun ke-17 Partai Gerindra di SICC, Bogor, Jawa Barat, Sabtu .
Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya melakukan sidak ke SPBE di Jakarta Barat untuk memastikan ketersediaan elpiji 3 kg bagi masyarakat. Meskipun pemecatan STY menuai pro dan kontra di tengah pecinta sepakbola Indonesia. Namun STY tetap menjaga hubungan baik dengan Indonesia. Simak penjelasan
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Efisiensi Anggaran, Presiden Prabowo Minta Beberapa Kementerian Potong AnggaranMenteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan kebijakan penghematan anggaran Kementerian/lembaga (K/L) untuk memperbaiki kualitas belanja pemerintah dan menutup celah korupsi. Kebijakan ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Penghematan anggaran ini mendorong kementerian/lembaga untuk lebih kreatif dalam memperoleh pendapatan dan mengurangi beban APBN. Kebijakan ini juga memicu pembahasan terkait PHK pegawai non-ASN di berbagai K/L. Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan PHK tersebut merupakan bagian dari langkah efisiensi anggaran APBN 2025 dan tidak berlaku di sektor swasta.
Baca lebih lajut »
Presiden Prabowo Minta Pemangkasan Anggaran APBN dan APBD TA 2025, Verrel Bramasta Minta Tukin Dosen DiprioritaskanPresiden Prabowo Soebianto meminta pemangkasan anggaran pemerintah pada APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp306,69 triliun. Anggaran Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi diminta memangkas anggaran sebesar Rp14,3 triliun. Anggota Komisi X DPR RI, Verrel Bramasta, berharap Tukin dosen tidak terkena dampak efisiensi anggaran.
Baca lebih lajut »
KEMENTERIAN BUMN Dukung Pertahanan dan Swasembada Pangan di 100 Hari Pemerintahan Presiden PrabowoDalam rangka mendekati 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian BUMN telah mencatat sejumlah capaian signifikan, khususnya dalam memperkuat pertahanan keamanan dan proses swasembada pangan. Menteri BUMN, Erick Thohir, menyatakan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil kolaborasi dan komitmen yang kuat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.
Baca lebih lajut »
Kolaborasi Kementerian BUMN dan Sektor Terkait untuk 100 Hari Kerja Pemerintahan Presiden Prabowo GibranMenteri BUMN Erick Thohir memimpin kolaborasi dengan beberapa kementerian dan lembaga untuk melaksanakan 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo Gibran. Kolaborasi ini berfokus pada percepatan pembangunan infrastruktur, penguatan sektor UMKM, dan peningkatan kualitas serta keamanan produk konsumsi untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional.
Baca lebih lajut »
Presiden Prabowo Pangkas Anggaran APBN 2025, Kementerian ESDM Terkena DampakInstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025, yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto, memicu pemangkasan anggaran APBN 2025. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) termasuk salah satu sektor yang terkena dampak pemangkasan tersebut. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa pemangkasan anggaran dilakukan untuk memastikan kelancaran program-program prioritas Presiden Prabowo, seperti kedaulatan pangan, kedaulatan energi, program hilirisasi, dan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Baca lebih lajut »
Presiden Prabowo Desak Transparansi Pemotongan Anggaran Kementerian/LembagaMasyarakat menuntut Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan penjelasan transparan terkait pemotongan anggaran Kementerian/Lembaga negara setelah terbitnya Inpres No. 1/2025 tentang Efisiensi Belanja. Direktur CBA, Uchok Sky Khadafi, mendesak Presiden untuk menjelaskan dampak pemotongan anggaran, terutama dalam konteks ekonomi yang lesu. Beberapa Kementerian/Lembaga mengalami pemangkasan signifikan, sementara yang lain masih mendapat anggaran penuh.
Baca lebih lajut »