Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman menyampaikan pendapatnya soal Perpu Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Partai Keadilan Sejahtera , Mohamad Sohibul Iman menyampaikan pendapatnya tentang Peraturan Pemerintan Pengganti Undang Undang atau Perpu Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 . Perpu tersebut dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada 31 Maret lalu.'Dalam analisis kami Perpu Nomor 1 tahun 2020 memberi jalan terbuka bagi lahirnya pemerintahan otoriter.
Sohibul menuturkan bahwa dalam sistem presidensial, presiden merupakan penguasa tertinggi eksekutif yang dipisahkan dari kekuasaan parlemen. Menurut dia, presiden harus dikontrol oleh legislatif.'Sehingga gerak langkah Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan tetap pada rel yang benar sesuai dengan Konstitusi dan perundang-undangan,' kata dia.Menurut Sohibul, DPR RI tidak boleh hanya menjadi rubber stamp atau tukang stempel kebijakan eksekutif.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Jokowi Larang Mudik Lebaran, PKS: TerlambatKeputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melarang masyarakat mudik Lebaran 2020 di tengah pandemi Covid-19 menuai kritikan....
Baca lebih lajut »
Jokowi Melarang Mudik, Sukamta PKS: Jangan Seperti Menghitung TokekWakil Ketua Fraksi PKS DPR Sukamta berharap keputusan melarang mudik yang diumumkan Presiden Jokowi tidak diralat. Jokowilarangmudik
Baca lebih lajut »
PKS Sebut Jokowi Agak Terlambat Putuskan Larangan Mudik |Republika OnlineAda sekitar 900 ribuan warga Jabodetabek yang terlanjur mudik duluan.
Baca lebih lajut »
PKS Sayangkan Konsep Kartu Prakerja |Republika OnlineKonsep kartu prakerja dianggap tidak sensitif terhadap kesulitan masyarakat.
Baca lebih lajut »
Sukamta PKS Kritik Pedas Program Kartu Prakerja, Jleb!Wakil Ketua Fraksi PKS Sukamta menyampaikan kritik keras terhadap program kartu prakerja untuk meringankan beban masyarakat terdampak krisis ekonomi akibat virus corona. KartuPrakerja
Baca lebih lajut »
PKS: Pemerintah - DPR Paksakan Bahas RUU Cipta Kerja Saat PandemiKetua DPP Partai Keadilan Sejahtera Pipin Sopian menilai sikap pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat yang tetap membahas omnibus law Rancangan Undang-Undang atau RUU Cipta Kerja saat ini seperti dipaksakan.
Baca lebih lajut »