Presiden PKS juga menyinggung naskah RUU HIP dari paripurna sulit diakses publik.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Iman menjelaskan partainta dengan tegas menolak pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila. Sebab, ada poin-poin yang tak sesuai dengan filosofi Pancasila. Baca Juga "PKS melihat dari aspek filosofi atau pertimbangan-pertimbangan termasuk Tap MPR. Secara positioning PKS siap menyetujui usulan DPR kalau secara filosofis benar," ujar Sohibul lewat keterangan tertulisnya, Kamis .
"Namun yang di paripurna itu yang tidak bisa diakses oleh publik. Jadi sikap PKS paling akhir tidak beredar di publik," ujar Sohibul. Jeje mengatakan terkait peran partai politik dan ormas yang tentu berbeda. Sehingga kerjasama yang terbangun dan terakomodir ini bisa menjadi potensi yang luar biasa. Pemerintah sudah memutuskan untuk menunda membahas Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila . Pemerintah pun meminta DPR untuk lebih dulu menyerap aspirasi masyarakat tentang RUU yang menjadi pro dan kontra di tengah masyarakat itu.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
PKS: RUU HIP Khianati Kesepakatan Para Pendiri BangsaPasal 7 RUU HIP mengindikasikan bahwa rujukan yang dipakai adalah Pancasila 1 Juni 1945, bukan Pembukaan UUD 1945 sebagai...
Baca lebih lajut »
YLBHI Apresiasi Kepedulian PKS terhadap Kasus Novel BaswedanJuru bicara PKS Ahmad Fathul Bari menilai kasus Novel Baswedan adalah cerminan dari penegakan hukum di Indonesia. Kasus ini juga tidak bisa dipisahkan dari upaya pemberantasan korupsi kasusNovelBaswedan
Baca lebih lajut »
Omnibus Law Dikebut, PKS-PAN Ikut, Demokrat CabutFraksi Partai Demokrat masih berkomitmen bahwa RUU Omnibus Law tidak patut dibahas selama virus corona (Covid-19) mewabah di Indonesia.
Baca lebih lajut »
Peta Pilkada Depok 2020: PKS Tertata Versus Gerindra-PDIPKemesraan PKS dengan Gerindra pada Pilkada Depok 2015 sepertinya tak akan terlihat lagi tahun ini. PilkadaDepok
Baca lebih lajut »