Dukungan untuk kelancaran Pemilu 2024 tak cukup disampaikan melalui instruksi saja. Presiden Jokowi perlu memastikan semua pihak punya komitmen memperlancar penyelenggaraan pemilu. Polhuk AdadiKompas iqbalbasyari
Deretan bendera partai politik peserta pemilu serentak 2019 menghiasi jalan layang di kawasan Senayan, Jakarta, Minggu .
JAKARTA, KOMPAS - Presiden Joko Widodo perlu memastikan partai pendukung pemerintah dan Kementerian Dalam Negeri tidak menghambat proses konsultasi dalam penetapan berbagai Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU yang krusial. Komitmen ini amat diperlukan karena tahapan pemilu kian dekat, sedangkan PKPU yang mengatur tahapan belum juga ditetapkan.
Sebelumnya, Presiden meminta semua kementerian, lembaga, dan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota mendukung tugas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu . Mereka juga diminta memberikan dukungan anggaran untuk pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
LaNyalla Dukung Langkah Pemerintah Galang Dukungan untuk Palestina di Pertemuan Luar Biasa OKIKetua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendukung langkah pemerintah yang menggalang dukungan untuk pembebasan dan kemerdekaan Palestina lewat pertemuan OKI....
Baca lebih lajut »
Dukung Presiden Soal Larangan Ekspor CPO, Gempar Minta Mafia Segera Ditangkap'Langkah yang diambil presiden tepat, terbukti harga minyak goreng langsung turun,' kata Julio,
Baca lebih lajut »
Pemprov Sulteng dukung Gerakan Cinta Zakat untuk atasi kemiskinanPemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mendukung Gerakan Cinta Zakat yang digagas oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sulteng, sebagai upaya untuk mengatasi ...
Baca lebih lajut »
Kobar Nilai Kebijakan Jokowi Larang Ekspor Minyak Sawit Cara Tepat Atasi KelangkaanKoalisi Bersama Rakyat (Kobar) merespons kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melarang ekspor minyak sawit mentah CPO dan produk-produk turunannya. Koalisi...
Baca lebih lajut »
Article headlineGELORA.CO -Pemerintah resmi melarang ekspor crude palm oil (CPO) atau bahan baku minyak goreng sejak Kamis (28/4/2022) kemarin. Keputusan i...
Baca lebih lajut »
Pastikan Tahapan Dimulai Juni, Presiden Minta Siapkan Anggaran PemiluPresiden Jokowi: 'Saya minta semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota mendukung tugas KPU dan Bawaslu, termasuk dukungan anggaran, baik APBN dan APBD.' Polhuk AdadiKompas iqbalbasyari
Baca lebih lajut »