Presiden memerintahkan aparat penegak hukum melakukan perbaikan.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo menegaskan komitmen pemerintah terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia tak akan pernah surut. Ia meminta aparat penegak hukum agar memroses berbagai kasus hukum tanpa pandang bulu dan tebang pilih.
Ia menegaskan, pemerintah tidak akan mengintervensi proses penegakan hukum. Namun demikian, Jokowi meminta agar aparat penegak hukum harus bertindak profesional dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain survei Indeks Persepsi Korupsi, Jokowi juga mengaku mengikuti secara cermat berbagai survei lainnya sebagai bahan masukan pemerintah, di antaranya yakni indeks demokrasi Indonesia, indeks negara hukum, dan global competitiveness index.
Pemerintah, kata, dia terus berupaya melakukan pencegahan dengan membangun sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan dan akutabel. Antara lain sistem pemerintahan berbasis elektronik, perizinan online single submission, dan juga pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog. “CPI Indonesia pada 2022 berada pada skor 34 dari skala 100 dan berada di peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei. Skor ini turun empat poin dari tahun 2021 dan merupakan penurunan paling drastis sejak 1995,” kata Deputi Transparency International Indonesia Wawan Suyatmiko dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa .
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Dewan Pers: Presiden Segera Terbitkan Perpres Media SustainabilityPresiden Joko Widodo (Jokowi segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Media Sustainability (MS).
Baca lebih lajut »
Soal Wacana Penundaan Pemilu 2024, Komisi II DPR Tegaskan Komitmen dengan PemerintahKomisi II DPR menegaskan gagasan penundaan Pemilu 2024 tak relevan mengingat mereka dan pemerintah telah menyepakati tahapan dan anggarannya.
Baca lebih lajut »
Komisi II DPR tegaskan komitmen selenggarakan pemilu sesuai jadwal'Perlu saya tegaskan bahwa Komisi II tidak pernah membicarakan wacana penundaan pemilu, baik dalam rapat terbatas maupun rapat pleno,' -Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus-
Baca lebih lajut »
Oktober, Presiden Jokowi Resmikan Bendungan Jlantah KaranganyarPresiden Jokowi direncanakan meresmikan Waduk Jlantah Karanganyar pada Oktober 2023 mendatang.
Baca lebih lajut »