Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) ...
Tangkapan layar - Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045.
Berdasarkan berkas salinan yang diunduh dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Negara di Jakarta, Jumat, melampirjkan berkas setebal 371 halaman yang diundangkan 13 September 2024 dengan memuat aturan terkait arah pembangunan hingga visi dan misi Indonesia dalam pembangunan 20 tahun ke depan.
Huruf g poin pertimbangan aturan tersebut, berbunyi, "RPJPN 2025-2045 sangat dibutuhkan sebagai dasar bagi penyusunan visi, misi, dan program pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum serta pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, pasangan calon bupati dan wakil bupati, dan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota dalam pemilihan kepala daerah."
Kedua, penurunan angka kemiskinan dan pengurangan ketimpangan sosial menjadi prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Ketiga, Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kepemimpinan dan pengaruhnya di dunia internasional, menjadikan negara ini sebagai aktor kunci di panggung global.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Surya Paloh Sentil Soal Menyiasati Undang-undang di Kongres NasDem, Begini Reaksi Presiden JokowiPresiden Jokowi hadir dalam Kongres III Partai NasDem yang dibuka oleh Ketum Surya Paloh. Di kesempatan itu, Surya Paloh sempat singgung soal menyiasati Undang-undang
Baca lebih lajut »
Sudahi Mengejar Mahkamah KonstitusiSALAH satu wewenang Mahkamah Konstitusi MKialah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945
Baca lebih lajut »
Sudahi Mengejar Mahkamah KonstitusiSALAH satu wewenang Mahkamah Konstitusi MKialah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945
Baca lebih lajut »
Waktu Jokowi Tinggal Sebulan, Awas Jangan Langgar Undang-UndangPresiden Jokowi hanya punya waktu sebulan untuk mendirikan Lembaga Penyelenggara Pelindungan Data Pribadi.
Baca lebih lajut »
DPR Loloskan Pertanggungjawaban APBN 2023 Jokowi Jadi Undang-UndangPertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2023 telah diajukan pemerintah kepada para anggota dewan melalui LKPP 2023.
Baca lebih lajut »
Di Depan Jokowi, Surya Paloh Singgung Siasat Penambahan Undang-UndangSurya Paloh bicara mengenai persoalan bangsa saat ini di Pembukaan Kongres III Partai Nasdem, di Jakarta Convention Center, Minggu (26/8/2024). M
Baca lebih lajut »