Presiden Jokowi Minta KPK Dampingi Penyaluran Bansos
), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan , dan Kejaksaan dalam penyaluran Bantuan Sosial Tunai dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.menjadi lebih terbuka, cepat, dan transparan sehingga mencegah terjadinya korupsi.
Ia mengatakan, selain masalah kesimpangsiuran data penerima manfaat, proses distribusi berjalan kurang lancar karena banyak kendala di lapangan. “Sekali lagi, butuh kecepatan. Saya minta aturan dibuat sesimpel mungkin, sesederhana mungkin, tanpa mengurangi akuntabilitas sehingga pelaksanaan di lapangan bisa fleksibel. Yang paling penting bagaimana mempermudah pelaksanaan itu di lapangan,” katanya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kuasa Hukum Imam Nahrawi Minta KPK Dalami Dugaan Aliran Uang ke Taufik HidayatLa Ode Umar Bonte meminta KPK untuk menindaklanjuti dugaan aliran dana ke Taufik Hidayat.
Baca lebih lajut »
Suntik 12 BUMN Rp104,38 Triliun, Sri Mulyani Minta BPKP hingga KPK AwasiSuntik dana sebesar Rp149,29 triliun kepada 12 BUMN sebagai bagian dari program pemulihan ekonomi. Sri Mulyani tidak ingin...
Baca lebih lajut »
Ketua KPK Prihatin dengan Minta Baca Generasi MudaTidak ada kata terlambat untuk membiasakan diri membaca atau menulis.
Baca lebih lajut »
Ada Tata Kelola Inefisien, KPK Minta Kenaikan Iuran BPJS DitinjauMengacu pada hasil kajian tata kelola Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan pada 2019, KPK menemukan tata kelola yang cenderung inefisien dan tidak tepat mengakibatkan keuangan BPJS defisit.
Baca lebih lajut »
KPK Minta Pemda Buka Kanal Pengaduan Bansos Covid-19Hingga kini baru Kementerian Sosial yang memenuhi saran KPK tersebut dan turut mencantumkan nomor telepon pengaduan.
Baca lebih lajut »
Jokowi: Libatkan KPK-Kejaksaan untuk Cegah Korupsi BansosPresiden Jokowi meminta dilibatkannya KPK, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Kejaksaan untuk mengawasi penyaluran bantuan sosial di lapangan. Bansos Korupsi
Baca lebih lajut »