Apa alasannya?
Fadli merupakan Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra. Sementara itu, Fahri merupakan Wakil Ketua DPR dari Fraksi PKS.KOMPAS.com/Haryantipuspasari"Rakyat 'dianggap' mendapat manfaat atas perjuangan dan jasa mereka. Setiap menteri dan pimpinan lembaga negara yang purna tugas satu periode mendapat bintang tersebut," ujar Mahfud.
Dihubungi terpisah, Fahri mengatakan, dirinya sudah mendapatkan informasi perihal penghargaan tersebut dari DPR sejak beberapa waktu lalu.Ia menyebut, penghargaan itu diberikan kepada dirinya karena telah memimpin DPR selama lima tahun. "Dalam perspektif pemberitahuan yang diberikan DPR kepada kami adalah itu pengusulannya karena memimpin lembaga negara, yaitu DPR," kata Fahri.
Fahri menjelaskan, dirinya menjadi anggota DPR selama 15 tahun atau sejak 2004-2019. Ia menjabat sebagai pimpinan DPR pada 2014-2019. "Saya sendiri memang 15 tahun menjadi anggota DPR dan beberapa tahun menjadi anggota MPR dalam transisi Presiden Habibie ke Presiden Abdurrahman Wahid ," ujar dia.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pemerintah beri bintang jasa untuk tenaga medis gugur tangani COVID-19Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyebutkan pemerintah akan memberikan bintang jasa kepada tenaga medis yang gugur dalam ...
Baca lebih lajut »
Pemerintah Beri 22 Bintang Jasa Tenaga Medis Korban Covid-19Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan pemerintah bakal memberikan 22 bintang jasa bagi tenaga medis yang meninggal karena virus corona.
Baca lebih lajut »
Rayakan 4 Tahun Debut, BLACKPINK Beri Pesan Manis Untuk PenggemarGirl grup Korea, BLACKPINK merayakan 4 tahun debut pada hari ini, Sabtu (8/8/2020).
Baca lebih lajut »
Pertamina Beri Pelatihan Fotografi untuk 351 UMKM Binaan |Republika OnlineDengan keterampilan fotografi pelaku UMKM diharapkan akan semakin percaya diri
Baca lebih lajut »
Jumlah Satpol PP Tak Memadai, Anies Diminta Beri Insentif ke RT/RW untuk Pengawasan Protokol KesehatanMenurut Gilbert, sumberdaya yang dimiliki DKI saat ini tak memadai untuk mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan di masyarakat.
Baca lebih lajut »