Prabowo Pimpin Sidang Perdana DPN, Tegaskan Pentingnya Pertahanan Sebuah Negara

Dewan Pertahanan Nasional Berita

Prabowo Pimpin Sidang Perdana DPN, Tegaskan Pentingnya Pertahanan Sebuah Negara
DPNPrabowo Subianto
  • 📰 liputan6dotcom
  • ⏱ Reading Time:
  • 29 sec. here
  • 4 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 22%
  • Publisher: 83%

Prabowo mengulas Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa tujuan nasional yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung sidang perdana Dewan Pertahanan Nasional di Istana Bogor, Jawa Barat. Salam kesempatan itu, dia menegaskan pentingnya pertahanan dari sebuah negara.

Dalam bernegara, lanjut Prabowo, dirinya sering menyampaikan bahwa dalam urusan statecraft ada di dalamnya aliran ideologi, aliran kemakmuran, dan lain sebagainya. Sidang perdana DPN sendiri kemudian berlangsung secara tertutup. Hadir dalam agenda tersebut antara lain Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin; Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan; Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra; Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

liputan6dotcom /  🏆 4. in İD

DPN Prabowo Subianto

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Kuota Haji Furoda Dituntut Ditata Lewat Revisi Undang-UndangKuota Haji Furoda Dituntut Ditata Lewat Revisi Undang-UndangMeningkatnya minat jemaah untuk melakukan ibadah haji furoda memicu mahalnya biaya dan ketidakjelasan batasan kuota. Komisi VIII DPR menegaskan akan mendorong aturan kuota haji furoda melalui revisi undang-undang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Saat ini, kuota haji furoda diatur oleh pihak swasta, bukan pemerintah.
Baca lebih lajut »

Mengenal Istilah Haji Furoda, Jenis Haji yang Ingin DPR Atur Batas Biaya dalam Revisi Undang-UndangMengenal Istilah Haji Furoda, Jenis Haji yang Ingin DPR Atur Batas Biaya dalam Revisi Undang-UndangRencana Komisi VIII DPR untuk mengatur batas harga tertinggi dari program haji furoda melalui revisi undang-undang haji. Apa itu haji furoda?
Baca lebih lajut »

Amerika AS Esahkan Undang-undang Sanksi untuk Mahkamah Pidana Internasional (ICC)Amerika AS Esahkan Undang-undang Sanksi untuk Mahkamah Pidana Internasional (ICC)Kongres AS secara bulat mengesahkan undang-undang yang akan memberikan sanksi kepada Mahkamah Pidana Internasional (ICC) sebagai bentuk protes atas surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan menteri pertahanannya. RUU ini menggarisbawahi dukungan kuat Partai Republik terhadap pemerintah Israel dan memicu kontroversi.
Baca lebih lajut »

Undang-Undang Bendera 1794Undang-Undang Bendera 1794Pembahasan mengenai Undang-Undang Bendera 1794 yang menetapkan desain baru bendera Amerika Serikat dengan 15 garis dan 15 bintang untuk menyesuaikan dengan penambahan dua negara bagian baru.
Baca lebih lajut »

Tiongkok Protes Undang-undang AS yang Melarang TikTokTiongkok Protes Undang-undang AS yang Melarang TikTokTiongkok mengecam undang-undang AS yang akan melarang aplikasi TikTok dan mendesak induknya, ByteDance, untuk menarik diri dari operasi tersebut. Mahkamah Agung AS tampaknya cenderung membiarkan undang-undang tersebut berlaku. Di tengah berbagai peristiwa internasional, terdapat peringatan bahaya kebakaran di Los Angeles akibat angin Santa Ana yang semakin kencang, serta upaya diplomatik Presiden AS Joe Biden dan PM Israel Benjamin Netanyahu untuk mencapai gencatan senjata di Gaza.
Baca lebih lajut »

Yusril: Pemerintah segera bentuk Undang-Undang 'Transfer of Prisoners'Yusril: Pemerintah segera bentuk Undang-Undang 'Transfer of Prisoners'Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa pemerintah akan segera membentuk undang-undang ...
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-16 08:06:18