Prabowo Minta Hemat Anggaran hingga 54 persen, KY Ungkap Tak Gelar Seleksi Hakim Agung Tahun Ini

Hakim Agung Berita

Prabowo Minta Hemat Anggaran hingga 54 persen, KY Ungkap Tak Gelar Seleksi Hakim Agung Tahun Ini
Komisi YudisialEfisiensiAnggaran
  • 📰 VIVAcoid
  • ⏱ Reading Time:
  • 39 sec. here
  • 6 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 33%
  • Publisher: 90%

Komisi Yudisial (KY) menyatakan bahwa tidak akan menggelar seleksi calon Hakim Agung dan calon hakim ad hoc HAM pada Mahkamah Agung (MA) untuk tahun 2025.

Padahal, saat ini di MA ada 16 orang kekosongan Hakim Agung dan adanya permintaan dari MA untuk 3 hakim ad hoc HAM.

Selanjutnya, Mukti menjelaskan bahwa kini KY masih terus mengupayakan untuk mendapatkan penambahan anggaran. "Nah, kalau memang standar biasanya, antara ya minimal itu Rp 5 miliar untuk satu penyelenggaraan. Tetapi, karena jumlah ini juga akan mempengaruhi, ya, besarannya," pungkasnya. Kemudian, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengeluarkan daftar KL yang harus dipangkas anggarannya melalui Surat Nomor S-37/MK.02/2025. Surat tersebut dikirimkan kepada seluruh menteri, kapolri, jaksa agung, kepala lembaga pemerintah non-kementerian, serta pimpinan kesekretariatan lembaga negara.

Bidang Propam Polda Sumut turun tangan mengecek kebenaran video viral pengakuan seorang Bandar narkoba, bernama Endar Muda Siregar setoran ke oknum polisi

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

VIVAcoid /  🏆 3. in İD

Komisi Yudisial Efisiensi Anggaran Penghematan

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

KY Tidak Bisa Laksanakan Seleksi Calon Hakim Agung Karena Efisiensi AnggaranKY Tidak Bisa Laksanakan Seleksi Calon Hakim Agung Karena Efisiensi AnggaranKomisi Yudisial (KY) menyatakan tidak dapat memenuhi permintaan Mahkamah Agung (MA) untuk melaksanakan seleksi calon hakim agung dan hakim HAM. Hal ini dikarenakan efisiensi anggaran yang ditetapkan pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. KY telah melakukan efisiensi anggaran sebesar 54,35 persen yang membuat pelaksanaan seleksi tidak memungkinkan.
Baca lebih lajut »

Dua Hakim Mahkamah Agung Iran Tewas Ditembak di TeheranDua Hakim Mahkamah Agung Iran Tewas Ditembak di TeheranDua hakim Mahkamah Agung Iran tewas dalam serangan di dekat gedung Mahkamah Agung di Teheran. Seorang penyerang menembak kedua hakim dan satu hakim lainnya terluka. Penyelidik mengatakan pelaku bukan terkait dengan kasus di Mahkamah Agung. Pelaku kemudian bunuh diri saat mencoba ditangkap.
Baca lebih lajut »

Penembakan di Mahkamah Agung Iran, 2 Hakim Tewas dan Penyerang Bunuh DiriPenembakan di Mahkamah Agung Iran, 2 Hakim Tewas dan Penyerang Bunuh DiriMizan melaporkan bahwa penyerang tidak terlibat dalam kasus apa pun di Mahkamah Agung, tanpa memberikan informasi lebih lanjut tentang identitas penyerang.
Baca lebih lajut »

Kasus Pembunuhan Dua Hakim Agung yang Menghebohkan, Iran Sebut Aksi TerorismeKasus Pembunuhan Dua Hakim Agung yang Menghebohkan, Iran Sebut Aksi TerorismePembunuhan dua hakim agung bertempat di kompleks gedung Mahkamah Agung di Teheran. Pelaku bunuh diri.
Baca lebih lajut »

DPR RI Menyetujui Revisi Tatib, Bisa Mengevaluasi Panglima TNI Hingga Hakim AgungDPR RI Menyetujui Revisi Tatib, Bisa Mengevaluasi Panglima TNI Hingga Hakim AgungJPNN.com : DPR menyetujui revisi peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR dalam rapat paripurna ke-12 masa persidangan II tahun sidang 202
Baca lebih lajut »

Ahmad Sahroni Apresiasi Kinerja Prabowo-Gibran dan Jaksa Agung dalam 100 Hari PertamaAhmad Sahroni Apresiasi Kinerja Prabowo-Gibran dan Jaksa Agung dalam 100 Hari PertamaPolitikus NasDem Ahmad Sahroni menyatakan bahwa kinerja pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam 100 hari pertamanya sudah baik, khususnya kinerja Jaksa Agung yang dinilai telah bekerja baik dalam menindak para jaksa yang nakal. Selain itu, Kejagung juga menyatakan siap mendukung KPK dalam proses ekstradisi buron kasus korupsi e-KTP, Paulus Tannos alias Thian Po Tjhin.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-03-24 09:48:14