Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya aparat hukum bersikap bersih dan memberikan hukuman setimpal, terutama dalam kasus korupsi. Ia menyoroti kecurigaan publik terhadap vonis ringan yang diberikan kepada koruptor yang merugikan negara dalam jumlah besar.
Presiden Prabowo Subianto meminta para aparat hukum membersihkan diri sebelum dibersihkan rakyat. Sebab, kata Prabowo, rakyat Indonesia bukan rakyat yang bodoh. Prabowo pun meminta para hakim memberi hukuman yang setimpal, terlebih dalam kasus korupsi. Bila sudah jelas melanggar dan kerugian negara mencapai triliun rupiah, hakim tidak boleh menjatuhkan vonis ringan.
'Nanti dibilang Prabowo tidak tahu hukum,' kata Prabowo dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Bappenas, Senin, 30 Desember 2024. Prabowo mengatakan rakyat mengerti persoalan ini. Ketika ada korupsi ratusan triliun rupiah dengan vonis ringan pun, rakyat mencurigai koruptor itu dipenjara dengan fasilitas AC hingga lemari es. 'Tolong menteri permasyarakatan, jaksa agung naik banding. Vonisnya ya 50 tahun kira-kira,' kata Prabowo. 'Kita semua mari kita kembali ke jati diri kita 17 Agustus 1945, cita-cita pendiri (bangsa) kita.' Prabowo tidak secara gamblang menyebut kasus korupsi dengan vonis ringan yang dimaksud. Namun, pernyataan Prabowo ini muncul di tengah kontroversi vonis hakim terhadap Harvey Moeis. Harvey yang terlibat kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah dengan kerugian Rp 300 triliun. Dalam sidang putusan yang berlangsung pada 23 Desember 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memvonis Harvey pidana penjara 6 tahun 6 bulan dan ganti rugi senilai Rp 210 miliar. Jika tidak dipenuhi dari harta bendanya, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun. Putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang diketuai oleh Eko Ariyanto dengan anggota Suparman Nyompa, Eryusman, Jaini Basir, dan Mulyono itu lebih ringan dari tuntutan jaksa. Oleh penuntut umum, Harvey Moeis dituntut pidana penjara selama 12 tahun dan denda Rp 1 miliar, serta uang pengganti Rp 210 miliar
KORUPSI HUKUM PRABOWO SUBIANTO VONIS RAKYAT
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Prabowo Perintahkan Aparat Penegak Hukum Tidak Ragu Berantas KorupsiBapak Presiden Prabowo Subianto juga memerintahkan kepada seluruh penegak hukum untuk tidak boleh ragu-ragu dan harus tegas di dalam memberantas korupsi
Baca lebih lajut »
Presiden Prabowo Janji Bersihkan Aparat Penegak Hukum yang Tidak SetiaPresiden Prabowo Subianto berjanji akan membersihkan aparat penegak hukum yang tidak setia kepada bangsa dan rakyat Indonesia. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam pertemuan dengan Mahasiswa asal Indonesia di Universitas Al Azhar, Kairo, Mesir. Presiden Prabowo juga menyatakan akan memaafkan para koruptor yang telah mencuri uang rakyat, dengan syarat uang yang telah diambil harus dikembalikan. Selain itu, Presiden Prabowo juga mengingatkan kepada berbagai pihak yang telah menerima fasilitas dari bangsa dan negara untuk membayar kewajibannya.
Baca lebih lajut »
Komnas minta aparat hukum gunakan UU TPKS tangani kekerasan seksualKomisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) meminta aparat penegak hukum untuk menerapkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang ...
Baca lebih lajut »
Jamaah Islamiyah Bubar, Menteri Hukum Minta Eks Anggota JI Patuhi Peraturan Hukum yang BerlakuSupratman mengatakan pembubaran organisasi tersebut merupakan peristiwa bersejarah.
Baca lebih lajut »
BNN: Oknum aparat penegak hukum yang terlibat peredaran akan ditindakKepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Marthinus Hukom mengatakan bahwa semua oknum aparat penegak hukum yang terlibat dalam peredaran gelap narkoba ...
Baca lebih lajut »
Komisi III DPR Dorong Reformasi Penegakan Hukum dan Pengawasan AparatKomisi III DPR RI menyoroti kasus penembakan polisi terhadap warga dan penyalahgunaan senjata api di lingkungan kepolisian. Legislator Martin Manurung mendorong reformasi penegakan hukum dan pengawasan ketat terhadap anggota kepolisian. Data KontraS menunjukkan adanya 45 pembunuhan di luar hukum oleh aparat negara, termasuk 34 kasus oleh polisi dan 11 kasus oleh TNI dalam periode Desember 2023-November 2024.
Baca lebih lajut »