Koordinator LBH PPP Erfandi Syaqroni menegaskan tidak ada konflik kepentingan di sidang PHPU legislatif 2024 meskipun Hakim Konstitusi Arsul Sani ikut dalam sidang perkara
ikut dalam sidang perkara. Ia yakin Arsul yang sebelumnya ialah Wakil Ketua Umum PPP itu memiliki integritas yang bisa memisahkan kepentingan kelompok dan individu.
Hal tersebut berbeda dengan Hakim Konstitusi Anwar Usman yang tidak boleh ikut menyidangkan perkara PHPU yang diajukan Partai Solidaritas Indonesia menjadi pihak yang terlibat. Keputusan tersebut berdasarkan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi . KETUA MPR Bambang Soesatyo melantik politikus Partai Persatuan Pembangunan Amir Uskara sebagai Wakil Ketua MPR menggantikan Arsul Sani.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
MKMK Sidang Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Hakim Guntur HamzahHakim konstitusi Guntur Hamzah dilaporkan oleh Forum Mahasiswa Peduli Konstitusi (FORMASI) dan Gerakan Aktivis Konstitusi (GAS).
Baca lebih lajut »
MK Sebut Hakim Arsul Sani Bisa Tangani Sengketa Pileg PPPJuru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK), Fajar Laksono menyatakan, tidak ada larangan bagi Hakim Konstitusi Arsul Sani untuk menyidangkan PHPU Pileg, termasuk dari PPP
Baca lebih lajut »
Beda Nasib dengan Anwar Usman, Hakim MK Arsul Sani Boleh Sidangkan Sengketa Pileg untuk PPPJuru bicara Mahkamah Konstitusi (MK), Fajar Laksono, menyatakan tidak ada larangan bagi hakim konstitusi Arsul Sani untuk menyidangkan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) legislatif atau pileg. Sekali pun untuk bekas partainya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Baca lebih lajut »
PPP Jangan Gantungkan Nasib pada Arsul Sani di MKPosisi Hakim Konstitusi Arsul Sani mendapat sorotan, dalam penanganan kasus gugatan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Mahkamah Konstitusi (MK).Arsul Sani
Baca lebih lajut »
Tinta Merah MegawatiTinta merah Megawati mengingatkan para hakim MK pada amanah konstitusi sebagai penjaga konstitusi.
Baca lebih lajut »
MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres Perkara Anies-Cak Imin dan Ganjar-Mahfud SekaligusAdapun pembacaan putusan sengketa Pilpres 2024 digelar usai delapan hakim konstitusi melakukan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH).
Baca lebih lajut »