Untuk mencegah masyarakat tidak mudik, aturan itu harus dilaksanakan juga oleh pemda-pemda dengan meningkatkan pengawasan di daerahnya masing-masing.
ANGGOTA DPR Fraksi PPP Muh. Aras mengatakan larangan untuk tidak mudik yang diimbau Pemerintah harus dibarengi persiapan-persiapan matang berupa aturan yang tegas dan implementasinya. "Baik secara aturan ataupun tindakan-tindakan tegas bagi mereka yang melanggar yang tetap memaksakan diri untuk mudik dan implementasi pelarangan ini segera diberlakukan guna mencegah masyarakat yang berusaha mudik sebelum puasa atau sebelum lebaran," ujarnya melalui keterangan tertulis .
Menurutnya, aturan yang dikeluarkan Pemerintah tersebut sudab tepat. Mengingat pada saat ini larangan untuk tidak mudik merupakan salah satu cara mencegah penyebaran virus korona di Tanah Air. Untuk itu, pihaknya mengapresiasi dan meminta Pemerintah melakukan persiapan matang agar ditaati masyarakat.Ketua DPW PPP Sulawesi Selatan itu juga meminta pemerintah untuk mendata masyarakat yang tidak mudik khususnya masyarakat ekonomi menengah bawah.
"Jangan sampai mereka tidak punya penghasilan selama puasa hingga lebaran kemudian malah tidak bisa makan gara-gara tidak mudik," imbuhya. Asar menegaskan dalam melaksanakan aturan tersebut, pemerintah pusat harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Pasalnya, untuk mencegah masyarakat tidak mudik, aturan itu harus dilaksanakan juga oleh pemda-pemda dengan meningkatkan pengawasan di daerahnya masing-masing.
"Supaya tidak ada penumpang gelap atau mereka yang memaksakan diri mudik kemudian bisa lolos dan sampai ke daerah mereka. Apalagi tanpa ada pemeriksaan dan pengawasan di tingkat daerah," pungkasnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Larang Mudik Lebaran, Jokowi: Warga yang Berkeras Ingin Mudik 24%Presiden Jokowi akhirnya melarang mudik Lebaran tahun 2020. Jokowi mengatakan masih tingginya angka warga yang berkukuh ingin mudik. Mudik Mudik2020
Baca lebih lajut »
PPP Usulkan Dana Parpol Dialihkan untuk Penanganan CoronaPPP mengusulkan dana bantuan parpol yang biasanya untuk seminar bisa dialihkan menjadi sosialisasi membasmi bakteri selama pandemi Covid-19.
Baca lebih lajut »
Pemerintah Harus Tegas Larang MudikIndonesia mempunyai UU NO 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Wilayah yang dapat menjadi rujukan untuk menindak tegas bagi pemudik nekad.
Baca lebih lajut »
HNW: Jokowi Jangan Hanya Larang Mudik, Internet Juga Harus GratisHNW meminta Presiden Jokowi memperhatikan kebutuhan masyarakat yang dilarang mudik. mudik
Baca lebih lajut »
Jokowi Larang MudikJokowi memutuskan untuk melakukan pelarangan mudik bagi seluruh warga negara Indonesia (WNI) pada saat Ramadan maupun hari raya IdulfItri.
Baca lebih lajut »