Ketua DPP PPP Achmad Baidowi mengatakan partainya telah menginstruksikan kepada para anggota F-PPP di DPRD provinsi dan kabupaten/kota untuk menginisiasi ...
Jakarta - Ketua DPP PPP Achmad Baidowi mengatakan partainya telah menginstruksikan kepada para anggota F-PPP di DPRD provinsi dan kabupaten/kota untuk menginisiasi lahirnya Peraturan Daerah terkait Pesantren sebagai respon dari Perpres Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaran Pesantren.
Dia mengatakan, perjuangan PPP untuk memajukan pendidikan pesantren tidak hanya selesai hingga terbitnya Perpres nomor 82 tahun 2021.Hal itu menurut dia karena Perpres tersebut membutuhkan implementasi dan pengawalan di tataran teknis sehingga Perda terkait Pesantren sangat diperlukan untuk pelaksanan teknis di tingkat daerah.
"Tentu ikhtiar yang kita lakukan tidak akan sempurna, tidak akan maksimal tanpa bantuan doa dari para alim ulama para santri dan kaum muslimin di Indonesia," ujarnya. Di pasal 4 Perpres tersebut, dana abadi pesantren ditetapkan sebagai salah satu pendanaan penyelenggaraan pesantren.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
PPP Instruksikan DPRD Kawal Implementasi Perpres Dana Abadi PesantrenPPP meminta kepada kader di daerah, khususnya yang duduk di DPRD agar mengawal Perpres No. 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren, di mana pemerintah...
Baca lebih lajut »
Resmi Pimpin PPP DKI Jakarta, Haji Lulung Diminta Sowan ke Habib dan UlamaKetua DPW PPP DKI Abraham Lunggana (Lulung) resmi menerima SK kepengurusan periode 2021- 2026 di Kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis...
Baca lebih lajut »
Duh, 8 Anggota DPRD NTB Tak Kunjung Laporkan LHKPN, Begini Respons SekwanSekwan NTB melaporkan masih ada 8 anggota DPRD NTB yang tak kunjung melaporkan LHKPN ke KPK, meski jadwal pelaporan sudah selesai LHKPN
Baca lebih lajut »
Usut Korupsi Pembangunan Gereja Kingmi Mile Papua, KPK Periksa 3 Mantan Anggota DPRD Mimika - Tribunnews.comProyek pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 ditaksir memakan biaya sekitar Rp 160 miliar. KPK sudah menetapkan tersangka dalam kasus ini.
Baca lebih lajut »
Soal Formula E, Jakpro Klaim DPRD Dorong Arbitrase |Republika OnlineHingga kini kajian menyeluruh juga sedang dilakukan khususnya soal perhitungan biaya.
Baca lebih lajut »
Putra Wamenag Resmi Dampingi Haji Lulung Pimpin PPP JakartaKetua DPW PPP DKI Jakarta Abraham Lunggana (Haji Lulung) resmi menerima SK Kepengurusan periode 2021- 2026 di Kantor DPP PPP PPP
Baca lebih lajut »